Profil BSKDN
Mengenal Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI.
Tugas & Fungsi
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Fungsi BSKDN
- 1
Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 2
Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 3
Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 4
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 5
Pelaksanaan administrasi Badan.
- 6
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Sejarah & Transformasi Nomenklatur
BSKDN merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri melalui perubahan nomenklatur organisasi. Transformasi ini mencerminkan pergeseran fokus dari penelitian semata menuju perumusan kebijakan strategis berbasis bukti yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Struktur Organisasi
Bagan hubungan kerja, tata alur koordinasi, dan nomenklatur struktural di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
Pimpinan & Kepala Pusat
Profil jajaran pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan administrator di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
Peran Utama:
Memimpin keseluruhan pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam penyusunan strategi, analisis kebijakan, penelitian, serta rekomendasi kebijakan di lingkungan pemerintahan dalam negeri.
Peran Utama:
Mengelola dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, serta koordinasi internal organisasi guna menunjang operasional dan kinerja BSKDN.
Satuan Kerja:
- Bagian Perencanaan
- Bagian Umum
- Bagian Keuangan
- SDM & Organisasi
Pusat Strategi Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum, dan Hukum
Dr. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP
Fokus Tugas & Fungsi:
- Otonomi daerah
- Politik pemerintahan umum
- Regulasi dan hukum pemerintahan daerah
Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
Fokus Tugas & Fungsi:
- Kewilayahan
- Kependudukan
- Pelayanan publik
- Tata kelola pelayanan masyarakat daerah
Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
Fokus Tugas & Fungsi:
- Pembangunan daerah
- Keuangan daerah
- Tata kelola desa
- Penguatan ekonomi dan fiskal daerah
Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
Dr. Ir. David Yama, M.Sc., MA
Fokus Tugas & Fungsi:
- Pengembangan SDM aparatur
- Digitalisasi pemerintahan
- Transformasi digital
- Inovasi pemerintahan dalam negeri