Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat penyusunan kajian kebijakan untuk menjawab persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan prioritas yang membutuhkan solusi kebijakan, serta memperkuat sinergi antara unit kerja Kemendagri dan pemerintah daerah.

Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Sinergi Program Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dalam Penjaringan Isu-Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2027 di Command Center BSKDN, Kamis, 29 Oktober 2026.

Sekretaris BSKDN Matheos Tan mengatakan penjaringan isu strategis tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif atau mengumpulkan daftar permasalahan. Proses ini harus mampu mengidentifikasi akar masalah, memahami dampaknya, serta menentukan pilihan kebijakan yang dapat diterapkan.

“Penjaringan isu harus menjadi proses bersama untuk memahami persoalan-persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,” ujar Matheos dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Oktober 2026.

Matheos menjelaskan persoalan pemerintahan kerap saling berkaitan. Misalnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan pelaksanaan program, tetapi juga kapasitas aparatur, kemampuan pembiayaan, koordinasi, dan efektivitas kelembagaan.

Oleh karena itu, penyusunan kajian perlu memperhatikan keterkaitan antarurusan serta melibatkan unit kerja terkait dan pemerintah daerah.

Dia menambahkan kajian strategis perlu didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil evaluasi, temuan lapangan, serta pengalaman pelaksanaan kebijakan. Dengan dasar tersebut, BSKDN dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan menilai BSKDN perlu memperkuat perannya sebagai mitra strategis unit kerja di lingkungan Kemendagri. Menurut dia, kajian harus berangkat dari persoalan yang belum terselesaikan dan menawarkan solusi untuk ditindaklanjuti.

“BSKDN itu harus memosisikan sebagai salah satu instrumen solutif atas permasalahan yang selama ini berkembang dan belum bisa dijawab solusinya,” kata Apep.

Dia mencontohkan persoalan penyelesaian batas wilayah yang membutuhkan kajian untuk menemukan metode dan pendekatan yang lebih efektif. Selain itu, isu strategis perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan aktual agar program kajian lebih selaras dengan prioritas organisasi.