BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar tahapan presentasi kepala daerah dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 3-5 November 2026 tersebut diselenggarakan secara virtual dengan pusat pelaksanaan di Command Center BSKDN dan Ruang Video Conference BSKDN Kemendagri. Sebanyak 57 pemerintah daerah nominator dari berbagai regional dan klaster daerah mengikuti tahapan ini untuk memaparkan inovasi unggulan sekaligus menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan IGA tidak sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga sarana untuk mendorong pemerintah daerah terus mengembangkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan inovasi perlu dilihat dari perubahan nyata yang dihasilkan, baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun peningkatan daya saing daerah.
“Inovasi bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program. Inovasi adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai publik,” ujar Wiyagus saat membuka kegiatan presentasi kepala daerah pada Selasa, 3 November 2026.
Wiyagus juga menekankan pentingnya peran inovasi daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen pada 2029. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan terobosan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing, termasuk melalui penguatan industri pengolahan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, perluasan investasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dirinya juga mengingatkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang produktif. Optimalisasi pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendataan yang akurat, perbaikan administrasi, perluasan basis penerimaan, dan peningkatan kualitas pelayanan tanpa membebani masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Wiyagus meminta kepala daerah menjadikan inovasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar proyek sesaat atau pemenuhan administrasi. Setiap inovasi harus memiliki kejelasan masalah yang ingin diselesaikan, kebaruan atau perbaikan, dukungan sumber daya, indikator hasil, serta bukti manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad menjelaskan, presentasi kepala daerah merupakan tahapan ketiga dalam rangkaian penilaian IGA 2026. Pada tahap ini, pemerintah daerah dengan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tertinggi di masing-masing regional dan klaster berkesempatan memaparkan inovasi unggulannya di hadapan tim penilai.
Tahun ini, sebanyak 57 pemerintah daerah mengikuti presentasi yang terbagi dalam enam regional, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku, dan Papua, serta satu klaster daerah perbatasan. Setiap daerah diminta memaparkan strategi penguatan ekosistem inovasi dan dua inovasi unggulan, yang terdiri atas satu inovasi digital dan satu inovasi non-digital.
Adapun tema wajib inovasi yang dipresentasikan mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, penurunan pengangguran, atau pengentasan kemiskinan. Sementara itu, tema pilihan berasal dari urusan pemerintahan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Raden Gani menjelaskan, proses penilaian melibatkan 30 tim penilai dari 26 instansi yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan penilaian berlangsung secara objektif, komprehensif, dan mempertimbangkan beragam perspektif, sehingga inovasi yang terpilih benar-benar memiliki kualitas serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan, pelaporan inovasi daerah tahun 2026 mencatat peningkatan tertinggi sejak penyelenggaraan IGA pada 2007. Sebanyak 48.246 inovasi dilaporkan oleh 541 pemerintah daerah atau 99,08 persen dari total 546 pemerintah daerah otonom. Kendati demikian, Raden Gani mengingatkan, peningkatan jumlah inovasi masih diikuti tantangan pemerataan, baik dari sisi wilayah maupun urusan pemerintahan.
“Akan tetapi, perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Menteri bahwa kenaikan ini diwarnai kesenjangan atas sebaran antarkawasan dan disparitas urusan pemerintahan,” jelasnya.
Dia memaparkan, sekitar 75 persen laporan inovasi masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sementara itu, dari sisi urusan pemerintahan, laporan inovasi masih didominasi sektor kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar pengembangan inovasi dapat semakin merata di seluruh wilayah dan urusan pemerintahan.
Sebagai informasi tambahan, setelah tahapan presentasi, penilaian akan dilanjutkan dengan validasi lapangan. Hasil pengukuran IID, presentasi kepala daerah, dan validasi lapangan selanjutnya menjadi komponen dalam penentuan nilai akhir IGA 2026. Melalui rangkaian penilaian tersebut, Kemendagri berupaya memastikan penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak hanya memiliki banyak inovasi, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas pelaksanaan dan dampak nyata bagi masyarakat.