BSKDN Kemendagri Dorong Pemanfaatan Riset untuk Perkuat Pengelolaan Hutan dan Tanah

RILIS BSKDN KEMENDAGRI
Kamis, 13 Agustus 2026

BSKDN Kemendagri Dorong Pemanfaatan Riset untuk Perkuat Pengelolaan Hutan dan Tanah

Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar hasil riset dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan hutan dan tanah secara berkelanjutan. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar dan Festival Lanskap Lestari yang digelar Yayasan Farmers for Forest Protection Foundation (4F) bersama Universitas Tanjungpura (UNTAN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam hal ini, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Kantor BSKDN Kemendagri Jakarta pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Forum tersebut mendiskusikan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara hutan, tanah, tanaman, dan penghidupan masyarakat. Kajian 4F, misalnya, mengidentifikasi 27.316 lokasi indikatif tembawang di Kabupaten Sanggau serta sekitar 103.584,63 hektare area yang berpotensi dikembangkan sebagai agroforestri. Temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah prioritas untuk perlindungan dan pemulihan hutan, sekaligus pengembangan agroforestri yang disesuaikan dengan kondisi lahan, kemampuan petani, kelembagaan, dan peluang pasar.

Penelitian BRIN juga memperlihatkan, kondisi tanah dan lingkungan sekitar perakaran memiliki kaitan dengan kesehatan tanaman. Kajian di sejumlah desa di Kabupaten Sanggau menemukan perbedaan komunitas jamur pada rizosfer sawit sehat dan sakit, dengan Fusarium memiliki kelimpahan relatif lebih tinggi pada tanaman sakit. Penelitian tersebut juga menemukan potensi Trichoderma virens sebagai agen biokontrol. Di sisi lain, rimba dan tembawang tercatat memiliki keragaman vegetasi, serasah, karbon organik, kelembapan, serta mikroba tanah yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan pengelolaan hutan dan tanah perlu dilihat sebagai bagian dari satu lanskap yang saling berkaitan.

Kehadiran BSKDN dalam forum tersebut turut menegaskan pentingnya mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan lanskap. Selain itu, melalui kolaborasi antara pemerintah, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat, hasil riset diharapkan dapat lebih mudah diterapkan untuk menjaga hutan dan tanah sekaligus mendukung penghidupan masyarakat.