JAKARTA – Dalam rapat Koordinasi Penyusunan Program Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Selasa 23/2, Murtono selaku pembicara sekaligus Kabag Perencanaan Program, Biro Perencanaan Kemendagri, mengusulkan beberapa kegiatan prioritas terkait inovasi daerah.
Murtono juga mengharapkan agar BPP Kemendagri dapat memberikan ide terkait penyelenggaraan daerah yang efektif dan efisien. Ia juga menyampaikan beberapa saran terkait penyusunan program. “Kalau perlu tetapkan indikator kinerja yang bisa mengangkat kebijakan nasional,” ujar Murtono.
Program juga harus mengutamakan prioritas nasional revolusi mental yang memliki empat arah kebijakan. Pertama, penegakan hukum dan kelembagaan politik. Menurut pemaparan Murtono beberapa hal terkait penegakan hukum dan kelembagaan politik tersebut harus memerhatikan beberapa hal, di antaranya penegakan hukum dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, harmonisasi dan simplikasi peraturan perundang-undangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat, penanganan perkara yang transparan dan memuaskan, serta pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik.
Kedua, arah kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan seperti layanan publik prima yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsif juga program pembangunan dan belanja pemerintahan yang didasarkan pada azas manfaat serta bermutu efektif dan efisien.
“Termasuk dalam hal penerapan disiplin reward dan punishment sistem menit dalam birokrasi,” kata Murtono.
Selanjutnya adalah peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, peneguhan jati diri bangsa, serta peningkatan peran lembaga keluarga dan media publik.
“Ada dua indikasi terkait peningkatan peran lembaga keluarga dan media publik diantaranya ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebab kebencian serta pembangunan karakter melalui media publik,” ungkap Murtono. (MSR)
