Jakarta, – Politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat Menteri Dalam Negei, Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam jangka panjang, perlu digulirkan wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro demokrasi. Tujuannya, kata Tjahjo, untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.
“Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Tetapi, persyaratan kontrol kepada partai harus ketat dan transparan,” kata Tjahjo, melalui keterangan tertulis, Minggu (8/3/2015).
Pengawasan ketat itu, kata Tjahjo, bisa berupa sanksi keras jika ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai sesuai aturan dalam UU Partai Politik.
Alasan wacana pembiayaan parpol ini, menurut Tjahjo, karena partai politik memerlukan dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pendidikan kaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.
” Di samping pola iuran anggota, partai harus diwujudkan terbuka untuk kader partai dan simpatisan partai dan penggunaan anggaran dikontrol ketat oleh BPK dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya misalnya dengan partisipasi aktif masyarakat,” kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Tjahjo menilai, besaran bantuan tahunan dari pemerintah saat ini tidak seberapa karena anggaran negara yang terbatas dan diberikan berdasarkan suara yang diperoleh partai politik dalam pemilu.
“Ke depan, kalau anggaran pemerintah memadai dan sudah maksimal untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrasruktur serta revolusi mental berjalan baik, saya kira pembiayaan partai politik dari pemerintah atau negara perlu jadi pertimbangan, termasuk bantuan pembiayaan kepada ormas yang sah,” papar Tjahjo.
Sumber : www. kompas.com
