Jakarta, – KPK telah menggeledah kantor Kementerian Dalam Negeri terkait server e-KTP yang dibeli di India. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengibaratkan kasus ini bak buah pepaya yang bagus namun setelah dibuka ternyata ada ulatnya.
“Ulat yang ditangani KPK itu urusan KPK. Berarti kan ada masalah, kami sebagai mendagri dan teman-teman sepakat akan memberhentikan ulat yang lain,” tuturnya, saat mendatangi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (26/11/2014).
Dia menambahkan bahwasannya saat ini pihaknya akan meng-update data yang ada di server, karena pihaknya tidak ingin data yang ada didalamnya dikuasai pihak ketiga.
“Data awal pembeliannya itu di luar, oke biar dari luar itu urusan KPK yang memeriksa. Tapi itu rahasia negara, sekarang mulai diperbaiki. Server yang ada di Indonesia mulai di update kembali, server yang dulunya beli di India dicek kembali. Kuncinya siapa yang pegang, jangan sampai Kemendagri jadi jongos saja, tukang saja, kuncinya dipegang oleh orang lain,” imbuhnya.
Selain meng-update server tersebut, Kemendagri selama 2 bulan yang terhitung mulai November 2014 sampai Januari 2015 menyanggupi memperbaiki sistem data kependudukan agar perbaikan data kependudukan yang dilakukannya dimanfaatkan KPU yang akan mengadakan 204 Pilkada pada 2015.
“Saya kira persiapan 2015 akan ada 204 pilkada, mudah mudahan data kependudukan yang disiapkan kemendagri bisa dipakai,” pungkas Tjahjo.
Sumber : www. liputan6.com
