Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan mencampuri permasalahan dualisme partai politik (parpol). Kemdagri hanya berharap pimpinan parpol pro aktif menyelesaikan dualisme demi kepentingan nasional. Apalagi, pada Desember 2015 akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
“Kami tidak ikut campur soal itu (dualisme parpol). Kami hanya minta kepada parpol untuk lebih pro aktif, mengedepankan kepentingan yang lebih besar seperti pilkada,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (21/4).
Menurutnya, setiap parpol tentu memiliki permasalahan internal. “Tetapi masalah internal itu saya kira tergantung pimpinannya sendiri. Untuk itu mari kita bersama duduk menyelesaikan permasalahan agar agenda politik nasional yang di dalamnya termasuk ada parpol, ikut dalam pengambilan putusan pilkada,” jelas Tjahjo.
Dia mengungkapkan, sempat mencuat wacana agar KPU daerah menerima pendaftaran dari dua kepengurusan parpol. Namun, dia mengakui hal ini sulit untuk direalisasikan. “Ada wacana kalau memang sampai hari H tidak selesai, bagaimana kalau diteken dua. Tapi yang saya tangkap KPU-nya tidak bisa lakukan itu,” imbuhnya.
Tjahjo sendiri cukup optimistis konflik di Partai Golkar (PG) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat segera berakhir. “Saya cukup optimistis lah, Golkar dan PPP selesai. Pemerintah tidak akan intervensi, itu putusan internal parpol. Karena bukan zamannya Kemdagri ikut campur, kita hanya mendukung menyukseskan pilkada,” ucapnya.
Pada bagian lain, Tjahjo menyatakan, pihaknya telah mendeteksi sejumlah daerah yang rawan konflik. “Deteksi dini itu kami ingin lebih diutamakan. Kami juga menyurati kepala BIN supaya ada deteksi dini mulai tahapan pilkada yang sudah mulai. Puncaknya kan nanti pada pendaftaran calon,” pungkasnya
Sumber :www.beritasatu.com
