Solo– Resistensi tubuh terhadap antibiotik merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. “Resistensi antibiotik ini terjadi karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau tidak semestinya,” kata Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ari Natalia Probandari, Senin 27 Agustus 2018.
Perhatiannya terhadap penggunaan antibiotik inilah yang membuat Ari memenangkan hibah penelitian sebesar 1.910.000 AUS Dollar atau senilai Rp 19 miliar. Hibah itu diperoleh dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.
Masalah antibiotik, sepertinya memang masih harus terus ditelaah. Apalagi, menurut Ari, masyarakat saat ini masih cukup mudah untuk mendapatkan antibiotik meski tanpa resep dokter. Diduga, masih banyak apotek atau toko obat swasta yang masih menjual antibiotik secara bebas.
Karena itulah, tujuan risetnya yang diperkirakan memakan waktu tiga tahun, itu adalah untuk melakukan perbaikan dari tata kelola peredaran obat antibiotik di Indonesia. Selain menjadi masalah di dunia kesehatan, resistensi terhadap antibiotik akan berujung pada biaya kesehatan akan menjadi lebih tinggi.
Penelitian tersebut akan melibatkan beberapa peneliti dari empat perguruan tinggi yang tergabung dalam satu konsorsium. Selain Ari, peneliti yang terlibat dalam konsorsium itu berasal dari Universitas New South Wales Sidney, Universitas Gadjah Mada (UGM), London School of Hygiene and Tropical Medicine dan The George Institute for Global Health.
Biaya penelitian tersebut memang cukup besar lantaran mereka harus melakukannya dalam tiga fase. “Fase pertama yaitu memahami persoalan terkait dengan peredaran antibiotik,” katanya.
Sedangkan fase kedua adalah membuat intervensi serta mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang semestinya. Termasuk, edukasi kepada apotek maupun toko obat swasta dalam menjalankan tata kelola peredaran antibiotik. Sementara fase terakhir berupa evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakukan. Hasilnya diharapkan bisa menjadi salah satu bahan dalam pembuatan kebijakan dari pemerintah. (TEMPO.CO)
