JAKARTA- Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), merumuskan peserta rapat sosialisasi terkait dengan penyusunan replikasi model inovasi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung dengan melibatkan perangkat kerja internal dan unit kerja BPP Kemendagri lainnya, di Ruang Rapat I BPP Kemendagri, Senin (27/5).
Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah Saydiman Marto menyebutkan, rapat sosialisasi akan terbagi menjadi tiga forum dengan masing-masing peserta, yakni komponen Kemendagri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dia menekankan, pemilihan peserta komponen di lingkup Kemendagri dipilih secara selektif. Yakni dengan mengukur perannya terhadap kegiatan Puslitbang Inovda, terutama dengan indeks inovasi daerah. “Karena mereka nanti ikut untuk mensosialisasikan ke berbagai pemerintah daerah,” katanya.
Terkait dengan peserta dari kementerian/lembaga, Saydiman menuturkan, akan dipilih sesuai dengan kapasitasnya dalam penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian, Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi, serta beberapa lainnya. “Sinergitas kita dengan kementerian/lembaga sudah mencapai hampir 80 persen dalam hal komunikasi. Walaupun konsep belum ada, tetapi kalau komunikasi sudah sesuai, biasanya konsep akan mengikuti,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sukaca berharap, kebijakan inovasi dapat terintegrasi di lingkungan Kemendagri, dan kementerian/lembaga. Meski pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Dirinya mengaku pernah menyurati Kepala BPP Kemendagri, agar setiap pemerintah daerah yang menggelar pendidikan dan pelatihan, memasukkan materi tentang inovasi.
Peneliti Puslitbang Inovda Djoko Sulistyono mengusulkan, agar rapat sosialisasi juga dihadiri oleh daerah yang menerapkan inovasi berdasarkan tujuh model pelayanan yang dibuat pada tahun sebelumnya. Hal itu untuk membandingkan antara daerah yang maju secara inovasi dengan yang masih berkembang. Selain itu, untuk peserta kementerian/lembaga dirinya mengusulkan agar melibatkan KemenPAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kasubbid Ketatalaksanaan Marlon Naibaho menambahkan, sesuai dengan hasil rapat sebelumnya, tahun ini Puslitbang Inovda hanya membangun 6 urusan layanan yang dibuat aplikasi. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya yang bisa mencapai 7 urusan layanan. “Awalnya diusulkannya 11 (layanan) tetapi karena kekuatan anggaran kita, akhirnya diputuskan hanya enam,” katanya. (MJ)
