JAKARTA- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) Dodi Riyadmadji, menjelaskan berbagai strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai rencana reformasi birokrasi BPP Kemendagri 2019. Hal itu diungkapnya saat membuka kegiatan sosialisasi implementasi agenda strategis dan rencana aksi reformasi birokrasi BPP Kemendagri 2019, di Aula BPP Kemendagri, Selasa (2/4).
Dodi menyebutkan, dalam reformasi birokrasi 2019, BPP Kemendagri memiliki 89 rencana aksi yang tersebar ke dalam 8 area perubahan. Dan satu program pelaksanaan penilaian indeks inovasi daerah dengan target 548 pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota.
Dodi meminta agar seluruh jajaran BPP Kemendagri mendukung secara optimal agenda reformasi birokrasi. Optimalisasi itu dilakukan melalui internalisasi program reformasi birokrasi ke seluruh pejabat dan pelaksana di BPP Kemendagri. Selain itu, setiap unit kerja perlu membangun budaya kerja yang optimal. “Untuk itu setiap pejabat struktural melaksanakan sosialisasi pemahaman reformasi birokrasi serta agenda dan terget 2019 di masing-masing unit kerja secara berjenjang,” pesannya.
Selain itu, seluruh anggota tim reformasi birokrasi BPP Kemendagri diharapkan berperan aktif dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung target reformasi birokrasi. “Setiap anggota tim melakukan pengawalan terhadap peningkatan ketepatan dan kecepatan dalam menyampaiakan rencana hasil reformasi birokrasi 2019,” katanya.
Ia menyebutkan, sebelumnya hasil evaluasi tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja Kemendagri memberikan beberapa catatan yang kurang memuaskan. Pertama, pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan tim internal Kemendagri (termasuk BPP), masih sebatas formalitas dan belum menyentuh hal mendasar terkait mindset maupun budaya kerja yang baik. “Hasil survei menemukan hanya 9,21 persen pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang mesti dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilannya,” katanya.
Kedua, masih adanya pegawai yang belum mengetahui uraian tugas dan ukuran keberhasilan dari jabatan yang diemban. Ia menjelaskan masih terdapat definisi kinerja yang belum jelas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kinerja.
Ketiga, masih adanya hasil kajian yang belum dimanfaatkan unit kerja. Keempat, pembangunan zona integritas belum dilaksanakan secara optimal. Kelima, penyelesaian isu strategis belum terakomodir untuk mengatasi masalah. Keenam, belum seluruh aplikasi yang digunakan terintegrasi, atau masih banyak pejabat dan pegawai belum menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).
Dodi menekankan, berbagai catatan serta strategi yang disusun perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran BPP Kemendagri. “Saya berharap agar BPP Kemendagri dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi capaian reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Kemendagri,” katanya.
