Jakarta- Pemanfaatan layanan akses internet dengan baik dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasalnya, melalui akses internet berbagai macam kegiatan dapat dilakukan. Oleh karena itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memacu pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan inovasi penggunaan internet di wilayahnya berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pesan itu disampakanya saat menjadi keynote speaker dalam acara Sosialisasi Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Layanan Pemerintahan Daerah di Hotel Orchardz Industri pada Senin, 26 Juni 2023.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, berdasarkan data survei profil internet Indonesia tahun 2022 sebanyak 210 juta dari 272 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi internet. Hal tersebut menurut Yusharto merupakan potensi besar yang perlu terus dikembangkan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi semakin efektif bagi masyarakat.
Yusharto mencontohkan, daerah dapat memanfaatkan inovasi penggunaan internet untuk membantu proses pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui robot misalnya. “Ini (Pemungutan pajak dan retribusi dengan robot) sangat dimungkinkan dengan pemanfaatan teknologi,” ungkapnya.
Inovasi penggunaan internet juga dapat dilihat pada layanan jasa internet yang dikembangkan BUMDes Sijeram Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan layanan tersebut berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Melalui sistem informasi di tingkat desa, mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) setidak-tidaknya 750 juta per tahun sebagai bagian dari PADes dan sudah berkembang sampai sekarang, sudah digunakan oleh sekian banyak desa di Kabupaten Sambas dan mempunyai sekitar 190 dealer yang memasarkan produk-produk dari BUMDes tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengatakan akses internet yang cepat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di daerah. Hal itu sejalan dengan tujuan pemanfaatan layanan Puja Indah yang telah diterapkan di 132 daerah yang terdiri dari 103 kabupaten, 21 kota, dan 8 provinsi.
Sejalan dengan itu, hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara (PIAN) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Hartoto mengatakan, peningkatan inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berbasis data. Penggunaan data dapat membuat inovasi lebih bermanfaat, karena sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat.
“Data itu adalah mutiara, kalau sekiranya kita mengenal Sumber Daya Alam itu minyak, sekarang sudah berupa data. Di era digital sekarang apa-apa sudah data, jika tidak memiliki data maka tidak akan bergerak cepat (inovasinya),” ungkapnya.
