News

Skema KPBU Pengelolaan Sampah Tengah Diteliti BPP

JAKARTA – Skema pembiayaan sampah di beberapa daerah belum sepenuhnya dilakukan secara benar. Beberapa masalah terkait pendanaan sampah kerap berujung masalah. Sebagai contoh, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat mendapat ancaman akan dilaporkan kepada KPK, atas kesalahan pendanaan, begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sempat bermasalah dengan PT Godang Tua Jaya konsorsium pengelola sampah DKI.

Di sisi lain pemerintah tengah menggalakan skema pendanaan melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Proses KPBU tersebut kemudian menjadi perhatian Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri untuk diteliti lebih lanjut.

Pusat Litbang dan Keuda BPP kemudian meneliti skema kerja sama pengelolaan sampah dengan skema KPBU di beberapa daerah seperti TPPAS Regional Nambo Jawa Barat, TPA Telaga Punggur Batam, TPA Rawa Kucing Tangerang, TPA Sunter Provinsi DKI Jakarta, dan TPA Kota Surabaya.

Ray Ferza Ketua Peneliti mengatakan penelitian dilakukan dalam jangka waktu dua bulan berbagai daerah dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut Ray, dari beberapa daerah tersebut, skema KPBU yang akan berjalan baru Surabaya dengan Provinsi Jawa Barat. Adapun Surabaya sudah resmi berjalan.

Jawa Barat menggandeng PT Jabar Bersih Lestari sedangkan Suarabaya menggandeng PT. SO. “Surabaya mengusung konsep waste to energy (WTE) yang akan menghasilkan listrik. Sementara Jawa Barat menghasilkan RDF, pengganti batu bara,” ucap Ray.

Namun menurut Ray, permasalahan di Jawa Barat adalah belum adanya kesepakatan dengan PT Indocement dengan PT JBL terkait harga RDF, sehingga bank sulit memberikan tambahan modal. Di sisi lain, masalah tipping fee (biaya yang harus dikeluarkan daerah) yang disediakan pemerintah masih Tarik ulur, diakrenakan kemampuan daerah yang berbeda.

“Untuk itu, pemerntah semestinya menetapkan harga RDF, dan tipping yang harus dikeluarkan oleh daerah, untuk membiayai pengelolaan,” ucap Ray saat Diskusi mengani skema pembiayaan pengelolaan sampah dengan skema KPBU di BPP Kemendagri, Kamis 9/6.

Join The Discussion