JAKARTA – Menuju Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) BPP Kemendagri 2016, beberapa isu pun mulai digodok. Salah satunya adalah SK Peneliti di BPP Daerah yang masih lemah.
Menurut Rosmawati Sidauruk salah satu anggota rapat Komisi II yang diselenggarakan Senin, (07/03) di ruang rapat II BPP Kemendagri mengatakan, permasalahan peneliti di daerah kebanyakan tidak mengetahui mengenai SK Jabatan dan Honor peneliti. “Jadi kebanyakan peneliti daerah itu tidak punya SK untuk honor dan kenaikan pangkat, setelah mereka mendapat PAK dari LIPI tidak segera diterbitkan SK-nya oleh Kepala Daerah. Jadi honor mereka tidak keluar,” imbuhnya.
Menurut salah satu peserta rapat lainnya, Arif Sulasdiono, sosialisasi sudah dilakukan melalui pusat BPP Kemendagri, namun keterbatasan Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala. “Itu sebabnya, jumlah peneliti di daerah dan di pusat sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
Penerbitan SK diharapkan menjadi bagian yang harus terus didesak guna menambah kinerja dan kualitas peneliti. “Kita perlu penambahan formasi peneliti untuk menutupi kekurangan peniliti, baik di pusat maupun daerah,” katanya. (IFR)
