JAKARTA-Presiden Institut Otonomi Daerah (i-Otda) Prof Djohermansyah Djohan mengatakan, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu dievaluasi. Evaluasi dibutuhkan untuk menghasilkan jalannya pikada yang lebih baik. “Kita kaji di otonomi daerah biasa bagaimana, di daerah otonomi khusus bagaimana. Kita cari kebaikan-kebaikannya lalu kita kembangkan model pilkada yang lebih berkualitas,” ujar Prof Djohermansyah saat mengikuti rapat virtual bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, Rabu (5/8/2020).
Pilkada, katanya, mesti dilakukan dengan karakter Indonesia. Parameter sistem pilkada yang sesuai dengan karakter Indonesia yakni, harus berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, menghormati kekhususan dan keistimewaan daerah, biaya yang murah, bebas dari kecurangan, menghasilkan pemimpin yang baik, serta terwujudnya pemerintah daerah yang efektif.
Ia juga menjelaskan sejumlah isu terkait pilkada di Indonesia, yang secara garis besar tercakup dalam tiga tahap, yakni saat masa persiapan pilkada, masa penyelenggaraan pilkada, dan pasca pilkada. Ketiga tahapan tersebut memiliki persoalannya masing-masing dan perlu segera dibenahi. “Ini adalah salah satu upaya perbaikan mengevaluasi pilkada,” ujarnya.
Selain Prof Djohermansyah, terhubung pula Prof Siti Zuhro dan Prof Satya Arinanto. Senada dengan Prof Djohermansyah, Prof Siti Zuhro mengatakan evaluasi jalannya pilkada penting dilakukan. Sebab, menurutnya 15 tahun pelaksanakan pilkada berlangsung diakui belum memberikan dampak yang signifikan. Kompetisi yang selama ini berjalan belum terkelola dengan baik dan belum terbangunnya rasa tanggung jawab. Karenanya, pasca pilkada kompetisi masih terasa, sehingga kepala daerah yang telah dilantik tidak fokus mengemban jabatannya.
Di samping itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila kerap terabaikan karena menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, evaluasi ini diharapkan dapat mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berkeadaban. Ia juga sepakat, jika pilkada di Indonesia harus dijalankan dengan melihat karakter masing-masing daerah. “Ini harus ditopang dengan budaya-budaya kita agar tidak tercerabut,” ujarnya. (MJA)
