Surabaya – Selain meng-update data KTP, Kementerian Dalam Negeri saat ini juga sedang meng-update data di sarver serta mencari pemegang ‘kunci’ server.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo update data di server dilakukan karena pihaknya tidak ingin data yang ada didalamnya dikuasai pihak ketiga. Hal itu diungkapkannya pada wartawan saat melakukan kunjungan di pelayanan integritas seluruh SKPD Kota Surabaya di Petemon II, Rabu (26/11/2014).
“Data awal pembeliannya itu di luar, oke biar dari luar itu urusan KPK yang memeriksa. Tapi itu rahasia negara, sekarang mulai diperbaiki. Server yang ada di Indonesia mulai di update kembali, server yang dulunya beli di India dicek kembali. Kuncinya siapa yang pegang, jangan sampai Kemendagri jadi jongos saja, tukang saja, kuncinya dipegang oleh orang lain,” tutur dia.
Tjahjo mengaku lega atas siapa saat ini yang memegang kunci server data kependudukan yang sedang disidik KPK. Ia juga mempersilahkan KPK untuk melakukan penggeledahan di kantor kementeriannya agar permasalahan hukum di kementeriannya segera berakhir.
“Intinya BPPT sudah menjamin kunci server sudah ada di kita tapi kita tidak bisa dong intervensi KPK. itu kan hak KPK. silahkan KPK mau menggeledah kantor kami silahkan, kami tidak halang-halangi itu, dengan menggeledah 3-4 kali itu kan berarti kan ada masalah. silahkan supaya masalah itu clear, supaya kami tahu. Jangan sampai dipegang orang ketiga karena itu rahasia negara,” tegasnya.
Mantan Sekjen DPP PDIP ini juga mengaku pihaknya akan sanggup melakukan perbaikan sistem data kependudukan hingga pertengahan Januari 2015 agar perbaikan data kependudukan yang dilakukannya dimanfaatkan KPU yang akan mengadakan 204 Pilkada pada 2015.
“Saya kira persiapan 2015 akan ada 204 pilkada, mudah mudahan data kependudukan yang disiapkan kemendagri bisa dipakai. Ada satu dua data ganda silahkan,” ungkap Tjahjo.
Sumber : www.detiknews.com
