JAKARTA – Memasuki periode kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri masih belum menunjukkan hasil memuaskan. Indeks penilaian menunjukkan Kemendagri belum mencapai target dan nilai indikasi yang ditetapkan KemenPAN dan RB. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Kemendagri membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terbagi ke dalam beberapa Pokja, dan sudah berjalan beberapa tahun terakhir.
Masalah lain belum tercapainya angka yang ditetapkan oleh KemenPAN dan RB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri, juga berdampak pada ketidakpastian tunjangan kinerja yang diberikan. Kemendagri selama ini menerima tunjangan kinerja hanya 60 persen.
“Kemendagri kenapa tidak masuk di 2017 yang naik tunkirnya. Karena hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 2016 tidak mencapai nilai minimal syarat naik tunkir. Mereka memiliki syarat untuk mendapat tunkir 80%, harus tercapai nilai 75, dan selama ini belum,” kata salah satu pejabat di Biro Ortala Kemendagri dalam Rapat Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Medan Merdeka Utara Jakarta, Senin (5/2).
Hadi Prabowo Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan sebelumnya. Ia juga mengatakan Tim percepatan reformasi birokrasi dibentuk bukan hanya untuk meningkatkan tunjangan kinerja namun untuk memperbaiki cara kerja di Kemendagri khusunya dalam hal pelayanan publik.
“Disamping tunkir, pokja dibentuk untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan profesionalitas, itu yang harus kita wujudkan,” kata Hadi.
Pokja menurut Hadi harus membuat tahapan-tahapan kegiatan secara konkret dan riil, memiliki sikap responsif dan cepat dalam melaksanakan tugas. Ia mencontohkan permasalahan dana otonomi khusus (otsus) yang membuat bantuan ke Asmat Papua terlambat hingga 5 hari. Menurutnya itu akan membuat kinerja reformasi birokrasi terlihat buruk, karena KPK secara cepat akan mengaudit dana otsus.
“Contohnya lagi keterlambatan terkat kasus Bupati Toli-Toli, kita masih belum membuat radiogram dsb. Implementasi di lapangan, tidak hanya target kinerja. Harus berpikir holistik, penyelesaian pelayanan publik harus cepat dan tepat dalam penyelesaiannya, tidak terlalu lama. Kalau tidak cepat menyikapi akan kewalahan,” terangnya.
Indokator tidak sesuai
Selain Hadi beberapa peserta rapat yang juga menjadi Pokja selama ini mempertanyakan kejelasan indikator reformasi birokrasi. Pasalnya selama ini terjadi perbedaan indikator antara yang ditetapkan oleh Kemendagri dengan Kemenpan dan RB. “Terjadi ketidakcocokan indikator. Sehingga Pokja masih gamang dan kebingungan terkait apa yang mau dikerjakan,” kata salah satu peserta rapat.
Selain ketidakcocokan indikator, masalahan lain adalah kesenjangan yang terjadi di internal Kemendagri dan Kemenpan dan RB masih tinggi. Hal itu mengakibatkan ketidaksepahaman dan belum terjalin kerja sama yang baik di antara keduanya.
Terkait beberapa permasalahan yang ada dalam penilaian reformasi birokrasi Noval Labadjo dari BPP Kemendagri punya pandangan berbeda. Ia melihat ada keterlambatan dokumen yang diminta dikarenakan tidak cukup waktu. Selain itu, Kemendagri menurut Noval biasanya selalu terlambat dan tidak sesuai dengan yang diminta.
“Seperti kinerja ketinggalan kereta. Dokumen yang disiapkan sudah jadul. Contoh, ketika mereka meminta dokumen terkait SOP yang sudah dilaksanakan, kita malah menyiapkan SOP yang disusun. Intinya sering menjawab yang tidak ditanya. Kemudian ketika mereka meminta SOP yang dievaluasi, kita menjawab SOP yang dilaksanakan. Begitu juga pada tahun berikutnya, kita sudah persiapkan yang seperti tahun lalu, agar tepat sesuai permintaan, mereka nyatanya sudah meminta SOP dalam bentuk aplikasi,” ucapnya.
Selain itu, menurut Noval, sosialisasi reformasi birokrasi harus dilakukan secara massif, tidak hanya berkumpul dalam ruangan besar, namun juga bisa dilaksanakan di satuan kerja masing-masing, kalau perlu esselon III bisa menyosialisasikan ke bawahannya. (MSR)
