JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar masyarakat yang ingin urbanisasi ke kota lebih mempersiapkan diri. Pemerintah sendiri tak bisa melarang warga berpindah dari desa ke kota untuk mengadu nasib, namun kedatangannya harus punya tujuan.
“Kalau di Jakarta kan tidak bisa melarang ya, meskipun dari Papua, Aceh masuk. Saya kira kalau dia mau niat bekerja di Jakarta, dia harus bawa surat pindah dulu,” kata Tjahjo saat ditemui di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Senin (3/7).
Selain itu, masyarakat yang urbanisasi harus mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan terlebih dahulu. Tjahjo juga menambahkan, jika mereka menjadi pengangguran itu akan diserahkan pada kebijakan daerah masing-masing.
“Begitu dia sampai Jakarta, dia mau tinggal di mana? Mau ikut keluarga kah atau mau kos kah, atau tinggal di hotel. Kalau itu (tak punya pekerjaan), kita serahkan kepada kebijakan perda masing-masing daerah,” jelasnya.
Menurutnya, urbanisasi juga diakibatkan karena ketidakmerataan pembangunan di daerah. Hal ini yang membuat pemerintah pusat melakukan pembangunan mulai dari daerah pinggiran.
“Iya, dengan membangun dari pinggiran seperti arah Pak Jokowi supaya di desa, di pinggiran, di gunung, itu mari kerja yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kehidupan daerah,” ucapnya.
Dia menyatakan, salah satu upaya program Kementerian Desa dan 17 kementerian dan lembaga adalah untuk memperkuat aparatur desa mencegah warganya keluar ke kota.
“Sebabkan tidak bisa dilarang kerja di jakarta, Manado dan lain-lain. Semua punya hak asasi. Tapi ada kepastian di situ,” tutupnya.
Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menambahkan, pemerintah tetap akan memacu daerah dan merangsang berbagai investasi pembangun, termasuk lapangan kerja. Dengan begitu, muncul anggapan di masyarakat kalau desa bisa menjamin dirinya.
“Setiap daerah memiliki mesin pertumbuhan yang bisa mencipatkan lapangan pekerjaan. Dengan pembangunan yang digalakan pak joki dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah bisa menarik tenaga kerja disana,” ujar dia.
Sebanyak Rp 64 triliun dana desa harapannya bisa menciptakan aktiviats di desa sehingga ada mesin pertumbuhan di sana. Namun pemahaman masyarakat dinilainya juga tak merata, mereka masih yakin kalau kota besar dapat berikan tumpuan hidup.
“Padahal macet banjir padat. Makanya kita dorong mesin pertumbuhan di daerah,” ujar dia. (IFR/Puspen Kemendagri)
