JAKARTA – RPP Inovasi Daerah yang dirancang tim penyusun BPP Kemendagri, dianggap sudah sempurna dan tinggal dieksekusi secepatnya untuk menjadi PP. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa peserta rapat penyempurnaan RPP Inovasi Daerah dari beberapa komponen Kemeterian Dalam Negeri, salah satunya dari Biro Hukum dan Ditjen Polpum Kemendagri.
Kendati demikian, masih terdapat beberapa masukan dari peserta rapat yang siselenggarakan di Lt.3 Gedung BPP Kemendagri, pada Selasa (20/9) tersebut.
Salah satu kritik datang dari Isfahan Setiadi dari Bina Polpum Kemendagri yang terdapat dalam BAB IV dan BAB V RPP tersebut, yang mempertanyakan peran dari Tim Verifikasi dan Tim Inovasi. Ia menganggap hal tersebut terlihat masih terdapat tumpang tindih aturan.
“Terkesan tumpang tindih aturan, antara Tim Inovasi dan Tim Verifikasi, sebaiknya disatukan agar lebih efektif dan terkontrol,” ucapnya.
Namun, Tim Penyusun RPP Inovasi Daerah, Siti Aminah mengatakan, tidak akan terjadi tumpang tindih di antara keduanya. Tupoksi kedua tim tersebut jelas berbeda. Tim Inovasi fokus di skala besar di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara Tim Verifikasi berfungsi dalam hal menajerialnya.
“Tim Verifikasi melakukan verifikasi layak atau tidaknya untuk dilanjutkan Inovasi Daerah oleh pemerintah daerah,” ujar Siti. (msr)
