JAKARTA – Pengembangan riset yang selama ini tersebar di beberapa institusi dinilai tidak efektif. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memusatkan riset dalam satu institusi.
Saat ini pengembangan riset masih menyebar di beberapa kementerian dan lembaga sehingga menyebabkan penelitian yang dibuat tidak fokus. “Saya sudah sampaikan ke presiden. Riset yang selama ini menyebar di kementerian dan lembaga itu bisa di-centralize (sentralisasi),” kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir seusai Kongres Teknologi Nasional di Jakarta kemarin.
Mantan rektor Universitas Diponegoro ini menyampaikan, badan riset yang dimaksud bukan berarti harus membentukan badan baru. Bisa saja riset dipusatkan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau diserahkan pengembangannya kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Nantinya badan tersebut yang akan mendistribusikan riset apa yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain. “Tidak lagi seperti saat ini, di mana riset dilakukan sendiri-sendiri dan oleh peneliti yang itu-itu saja,’’ ujarnya.
Nasir menjelaskan, teknologi yang dihasilkan para inovator harus bisa dimanfaatkan oleh dunia industri. Pemerintah tidak menginginkan riset yang dihasilkan peneliti hanya menjadi koleksi para peneliti. Sebab, riset yang dilakukan para periset itu sudah dibiayai oleh negara.
Pemerintah tidak membatasi apakah riset tersebut untuk kepentingan komersialisasi maupun nonkomersial karena mau dipakai oleh negara. “Kita mau riset ini memiliki dampak bagi masyarakat. Maka harus ada kongres teknologi agar inovasi yang sudah menjadi teknologi ini bisa dimanfaatkan industri,” ucapnya.
Nasir menjelaskan, perlu juga dibangun teaching industry di perguruan tinggi. Sebab, katanya, dengan teaching industry maka industri bisa terlibat bersama-sama dengan kampus untuk mengembangkan penelitian dengan technology readiness level 6 menuju tingkat 7 dan 8. Di sisi lain, para peneliti diminta tidak menutup diri dengan ilmu pengetahuan baru. Melainkan terbuka sehingga ada inovasi-inovasi baru yang tercipta.
Selain itu, Menristekdikti mengimbau para akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dan menghasilkan inovasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Apalagi Indonesia memiliki lebih dari 5.400 riset yang telah dipublikasikan. Jumlah ini terus meningkat per Juli lalu. “Riset yang bermanfaat adalah riset yang dipublikasikan dan menghasilkan inovasi. Mari kita dorong agar jangan sampai riset berhenti sampai publikasi. Harus inovasi menjadi output,” katanya.
Kepala BPPT Unggul Priyanto memaparkan, perkembangan dunia dipengaruhi oleh empat penggerak yakni populasi, teknologi, globalisasi, dan perubahan-iklim yang semakin memicu tingkat kerentanan daya dukung kelestarian pembangunan. Kondisi perekonomian dunia saat ini harus menghadapi berbagai ketidakpastian. Selain adanya berbagai isu geopolitik, perkembangan teknologi juga turut memberikan dampak pada perubahan sosial dan ekonomi.
Menanggapi rencana memusatkan riset di satu badan, pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid Hasan menyarankan agar pemerintah sebaiknya tidak membentuk badan baru. “Memaksimalkan saja peran LIPI, BPPT dan juga Kemenristek Dikti,” ujarnya. Said mengatakan, adanya lembaga tunggal malah tidak diperlukan karena akan menghambat kegiatan riset yang telah berjalan. Justru yang penting dilakukan saat ini adalah pengembangan riset yang ada di perguruan tinggi.
Riset baru bisa berkembang jika terjadi diversifikasi atau berdasarkan keahlian peneliti dan minatnya. Dia menjelaskan, biarkan perguruan tinggi yang mengorganisasikan sendiri riset karena perguruan tinggi memiliki kewajiban menegakkan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian.
“Mungkin riset di luar perguruan tinggi dapat dikoordinasikan di BPPT dan LIPI tapi riset di perguruan tinggi jangan. Biarkan kampus yang mengorganisasikannya,” urainya.
