Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga politisi senior PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan, perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Jika ada pihak-pihak tertentu yang mengusulkan beberapa menteri diresuffle, menurutnya itu dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya beredar isu soal kegerahan PDIP terhadap sepak terjang tiga tokoh yang berada di dekat Jokowi di Istana Presiden. Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan LUhut Panjaitan.
Bahkan politisi PDIP Masinton Pasaribu secara terang-terangan meminta Jokowi mengganti posisi Rini dan Andi dari kabinetnya.
Menanggapi kabar tersebut, Tjahjo menilai usulan reshuffle tersebut terlalu dini. Lagi pula, menurutnya reshuffle merupakan hak presiden dalam memberikan penilaian yang objektif kepada pembantunya.
“Yang berhak untuk mengusulkan inisiatif reshuffle itu adalah presiden. Masa tiga bulan udah mau direshuffle,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, sangkaan ketiga tokoh itu menghalangi dan memperkeruh hubungan Presiden Jokowi dan PDIP tidak sepenuhnya benar. “Enggak, setahu saya ga ada,” kata dia.
Tjahjo juga membantah bila hubungan Jokowi dan PDIP merenggang. Menurut dia, komunikasi antara Jokowi dan PDIP serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih bagus. “Menurut saya masih sering (komunikasi). Ga ada masalah,” ujarnya.
Sumber :www.republika.co.id
