Jakarta – Dikutip dari detik.com. Sepeda motor listrik sewa berbasis aplikasi sedang menjadi polemik di masyarakat. Izin kendaraan transportasi jenis baru ini belum juga terbit, padahal industrinya sudah banyak digunakan oleh masyarakat lewat kehadiran Migo.
Fenomena serupa juga terjadi di industri teknologi lain seperti ojek online dan uang elektronik. Aturan terbit setelah produknya ramai dan sudah cukup lama digunakan sehingga regulasi yang dibuat terkesan lebih lambat dari inovasi teknologi yang ada.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa wajar apabila inovasi bergerak lebih cepat dibandingkan dengan inovasi. Alasannya, menurut Bhima karena pemerintah butuh untuk memperhatikan industri teknologi yang ada dan tidak ingin terburu-buru. Belum tentu industri teknologi yang muncul bisa bertahan lama.
“Regulasi memang selalu kalah cepat dibanding inovasi startup. Pemerintah cenderung wait and see dan tidak mau buru-buru, khawatir umur inovasinya pendek, jadi mau cek dulu apa sewa motor ini (Migo) bisnis jangka panjang atau cuma temporer,” kata Bhima kepada detikFinance, Senin (1/4/2019).
Berkaca dengan China, bisa saja bisnis semacam Migo redup sinarnya dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah, menurut Bhima harus bisa lebih banyak mengkaji dan membandingkan kebijakan RI dengan negara yang lebih dulu punya regulasi serupa.
“Seperti di China kan pasar sepeda dan motor listrik mulai jenuh hanya dalam 3 tahun. Pemerintah juga butuh waktu bikin kajian dan komparasi dengan negara lain yang lebih dulu punya regulasi serupa. Kajiannya makan waktu lama,” kata Bhima.
Alasan lain regulasi bisa disalip inovasi menurut Bhima adalah pemerintah juga butuh pertimbangan biaya. Karena menurutnya, biaya pembuatan aturan baru itu tidak murah.
“Pemerintah saya kira juga pertimbangkan cost and benefit aturan baru. Biaya membuat aturan tidak murah,” kata Bhima.
Justru menurut Bhima, harusnya Pemerintah harus memangkas aturan yang kurang efektif untuk menggenjot pertumbuhan industri berbasis teknologi yang tengah berkembang saat ini.
Dengan begitu, Bhima menilai pergerakan dan inovasi bisnis bisa lebih longgar. Sehingga inovasi baru dapat muncul dengan mudahnya.
“Saya kira yang lebih penting justru deregulasi. Artinya peraturan yang membatasi gerak bisnis baru harus direvisi kalau perlu dihilangkan. Jangan terlalu banyak buat aturan baru,” kata Bhima.
Alasan lain regulasi bisa disalip inovasi menurut Bhima adalah pemerintah juga butuh pertimbangan biaya. Karena menurutnya, biaya pembuatan aturan baru itu tidak murah.
“Pemerintah saya kira juga pertimbangkan cost and benefit aturan baru. Biaya membuat aturan tidak murah,” kata Bhima.
Justru menurut Bhima, harusnya Pemerintah harus memangkas aturan yang kurang efektif untuk menggenjot pertumbuhan industri berbasis teknologi yang tengah berkembang saat ini.
Dengan begitu, Bhima menilai pergerakan dan inovasi bisnis bisa lebih longgar. Sehingga inovasi baru dapat muncul dengan mudahnya.
“Saya kira yang lebih penting justru deregulasi. Artinya peraturan yang membatasi gerak bisnis baru harus direvisi kalau perlu dihilangkan. Jangan terlalu banyak buat aturan baru,” kata Bhima.
