JAKARTA-Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), kembali menggelar pertemuan internal untuk membahas persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri 2019. Pertemuan itu berlangsung di Aula BPP Kemendagri, Senin (11/11). Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji, Sekretaris Anselmus Tan, dan sejumlah perangkat kerja internal lainnya.
Pada pertemuan itu, disampaikan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Rakornas 2019 bakal digelar pada 21 November, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta. Adapun tema yang diusung yakni “Penguatan Lembaga Litbang Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Memacu Inovasi Daerah”. Secara singkat, teknis gelaran tersebut akan terbagi dalam dua sesi diskusi pleno. Sesi pertama akan konsen mengupas penguatan litbang daerah. Sedangkan pada sesi kedua, bakal banyak membahas ihwal penguatan inovasi daerah.
Sementara itu, peserta yang hadir diperkirakan sebanyak 650 orang terdiri dari sejumlah pihak terkait seperti kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, dan seluruh perwakilan pemerintah daerah. Dodi Riyadmadji, berharap BPP Kemendagri dapat menjadi tuan rumah yang baik dalam memfasilitasi para peserta. “Semua kawan-kawan yang ada di kepanitiaan untuk menjadi koordinator yang baik dalam menyelenggarakan Rakornas,” harapnya.
Terkait dengan kondisi BPP di sejumlah daerah, Dodi bercerita ada pemerintah daerah yang mulai menggabungkan BPP dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kata Dodi, kondisi itu salah satunya dialami BPP Povinsi Riau yang akan digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Dengan bergabungnya BPP Provinsi Riau, jumlah BPP yang berbentuk unit sendiri di tingkat provinsi tersisa 9 unit. Kondisi serupa juga dialami BPP di sejumlah kabupaten/kota.
Oleh karenanya, kata Dodi, pertemuan itu mesti membicarakan nasib BPP untuk masa yang akan datang. Serta keinginan BPP Kemendagri untuk tetap menghidupkan BPP meski jumlahnya kian menyusut. Selain itu, Rakornas juga perlu merespons berbagai dinamika terkini terkait isu kelitbangan. (MJA)
