JAKARTA – Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri menggelar FGD (Focused Group Discussion) terkait Penyusunan Model Pembiayaan Pilkada yang efisien. “FGD ini bermaksudkan mencari tahu bagaimana menciptakan pilkada serentak yang efisien, karena cita-cita awal tadinya Pilkada serentak diharapkan mampu meminimalkan anggaran, tapi nyatanya anggaran malah membengkak,” kata Sastri Yunizarti Bakry kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Acara FGD ini juga dihadiri oleh beberapa pakar dan narasumber ahli, seperti dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), dan BPP Daerah. “Mudah-mudahan kajian ini nantinya dapat digunakan pada 10-20 tahun mendatang untuk efisiensi penyusunan anggaran Pilkada serentak nasional. Memang tidak mudah mengerjakan tapi perlu dilakukan untuk demokrasi yang efektif. Kita mengharapkan pemimpin yang berkapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan kompetitif yang lebih tinggi dari daerah-daerah yang lain dengan terselenggara Pilkada yang efektif,” kata Dodi Riyadmadji, Plt. Kepala BPP dalam sambutan pembukaan acara FGD tersebut.
Narasumber lain, dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Fasbhir Noor Sidin menjelaskan, sebaiknya pemerintah menentukan standar biaya pemilu. “Kita belum menentukan standar biaya. Kemudian dalam konteks biaya dan komunikasi politik. Pilkada serentak hanya menyamakan waktu, sehingga mereka bisa menyamakan,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, ke depannya pemerintah harus ada kepastian hukum dan kepatuhan hukum sendiri. “Kita juga butuh pembiayaan standar terkait kebudayaan dan pendidikan politik. Selain itu, pembiayaan juga perlu diakumulasi sehingga bisa diketahui berapa sebenarnya yang dibutuhkan,” terangnya. (IFR)
