JAKARTA _ Pusat Litbang Keuangan Daerah BPP Kemendagri pagi tadi menggelar FGD (Focus Group Discussion) mengenai pengelolaan anggaran money follow program di beberapa daerah. “Sesuai dengan amanat Presiden, money follow program merupakan gebrakan pengelolaan anggaran, agar lebih efisien, menggunakan anggaran untuk program prioritas yang dampaknya langsung ke rakyat,” jelas Indrajaya Ramzie, Kepala Puslitbang Keuangan Daerah di Aula BPP Kemendagri
FGD tersebut merupakan hasil evaluasi bagaimana penerapan money follow program di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dari hasil penelitian tersebut, Puslitbang Keuda melalui penelitinya, Melati Ayuning menemukan beberapa fakta terkait hal itu.
“Kami mengevaluasi hasil kinerja 2016, dengan metode interview mendalam. Dari ketiga provinsi itu semuanya sudah menerapkan money follow program. Hanya saja, DIY yang lebih dulu. Mereka semua bilang penerapan money follow program lebih mudah karena lebih tepat, jelas dan objektif,” paparnya.
Ada sejumlah program yang tersisihkan karena pemilihan program prioritas yang output-nya harus lebih terasa di masyarakat. “Sehingga banyak seleksinya, dan minimal perdebatan antar stakeholder,” jelasnya.
Setelah membacakan hasil penelitian, Puslitbang Keuda juga menghadirkan dari narasumber dari Bappenas, Daril Ikhwan Akmal yang memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan money follow program di beberapa daerah. “Pencanangan money follow program itu supaya uangnya dituju pada program yang prioritas dulu. Jadi yang non prioritas diefisienkan. Ini adalah prinsip dari RAPBN money follow program,” ungkapnya.
Daril mengatakan, sebaiknya penerapan money follow program bisa direkatkan dulu di kantor pusat, baru dikuatkan di beberapa daerah. “Karena belum semua pusat menerapkan itu, jadi sebaiknya tidak hanya memilah mana yang prioritas, tetapi juga dengan penyederhanaan nomenklatur program. Langsung saja to the point nama programnya,” tandasnya. (IFR)
