JAKARTA – Puluhan peneliti baik dari dalam dan luar negeri diklaim siap menghadiri kongres dan konferensi Internasional Pertambangan Rakyat yang digelar oleh Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Kongres dan konferensi yang akan digelar pada 1 sampai 4 November 2016 di Jakarta itu digelar untuk mencari solusi mengenai permasalahan tambang rakyat yang selama ini banyak masalah.
Ketua APRI Gatot Sugiharto menuturkan beberapa peneliti yang telah mengkonfirmasi untuk hadir di antaranya adalah dari perwakilan Australian National University, Charles Darwin Univeristy, dan beberapa lembaga lainnya. Karena tak dimungkiri sampai saat ini masih banyak stigma negatif meliputi pertambangan rakyat dan harus diluruskan.
“Persepsi negatif muncul karena pertambangan rakyat selama ini dianggap masalah seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Padahal kalau diurus secara baik oleh pemerintah pertambangan rakyat ini bisa jadi solusi,” kata Gatot dalam diskusi
Untuk mengurai masalah itu sebenarnya APRI telah bekerjasama dengan KLHK salah satunya dengan deklarasi penghapusan merkuri pada 27 November 2015. Namun dalam praktiknya belum ada program yang menyeluruh.
“Sulitnya di lapangan para penambang rakyat itu sangat bisa mendapatkan merkuri dari manapun. Persoalan keselamatan pun jadi kendala karena mereka menambang terburu-buru karena takut ketahuan. Ini menunjukkan represi bukan solusi sehingga kerjasama pemerintah dengan menerbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat sangat penting,” ucapnya.
Peneliti dari Charles Darwin University, Sarah Hobgen yang telah lebih dari tiga tahun melakukan penelitian pertambangan rakyat di Indonesia Timur menuturkan tak adanya aksi dari pemerintah dalam mengasuh para penambang rakyat ini memang jadi kendala. Padahal jika dikelola dengan baik potensi tambang rakyat sangat besar.
“Di NTT saya lihat dari tambang mangan yang dikelola secara baik mereka bisa menyekolahkan anaknya. Lahan yang asalnya kurang subur karena mengandung mangan sekarang lebih subur karena pasca mangannya ditambang mereka membenahinya lagi dengan menjadikan embung atau menanam sayur,” kata Sarah.
Meski demikian diakuinya di NTT tak seluruh tambang rakyat bisa berdikari karena belum ada sokongan secara penuh dari pemerintah. Hanya satu atau dua kelompok saja yang bisa maju dan membuat pemberdayaan yang lebih baik dari hasil mangan mereka.
“Memang belum merata, masih terbatas di ketua kelompok yang punya pemikiran maju saja. Tapi integrasi seperti ini saya pikir baik jika diimplementasikan di daerah lain,” ucapnya.
Adapun kongres APRI dan konferensi Internasional Pertambangan Rakyat akan digelar pada 1 sampai 4 November 2016 mendatang di PT Aneka Tambang. Sejumlah perwakilan dari pemerintah pun turut diundang di antaranya Presiden RP Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kementerian ESDM, Komnas HAM, dan lain-lain. (IFR/Pikiran Rakyat)
