Dikutip dari ekonomi.bisnis.com, produsen produk tembakau golongan menengah dinilai bakal kesulitan untuk menyediakan dana bagi riset dan pengembangan (research & development/R&D) produk alternatif.
Ketua Dewan Penasehat Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Andriono Bing Pratikno mengatakan bahwa R&D membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, riset itu ditujukan untuk menghasilkan inovasi produk yang kompleks.
“Kami [produsen golongan II], terus terang enggak mampu. Anggarannya besar, untuk membeli hasil riset pun,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (10/9/2019).
Andriono mengatakan usulan untuk pengenaan insentif fiskal bagi produk tembakau alternatif dengan kandungan bahan berbahaya lebih rendah memang menarik. Kendati begitu, produk itu membutuhkan riset dan pengembangan yang besar.
Menurutnya, penurunan kandungan TAR dan nikotin akan memengaruhi rasa produk. Dengan demikian, produk alternatif itu perlu dikombinasikan dengan bahan lainnya sehingga tetap sesuai dengan ekspektasi konsumen rokok konvensional.
“Soal kualitas ini ada 2 hal yang kontradiktif. Kalau bisa mengurangi TAR dan nikotin hingga serendah itu, dan berpengaruh pada kesehatan, secara praktis rokok itu jadi hambar. Tantangannya adalah rokok itu harus tetap laku,” katanya.
Seperti diketahui, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal bagi produk tembakau alternatif. Indonesia dinilai dapat mengikuti sejumlah negara yang memberikan kebijakan itu bagi produk hasil pengembangan inovasi dan teknologi dari industri tembakau.
Sejumlah negara itu, adalah Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, sudah memberikan kebijakan serupa.
“Negara tersebut sudah memberikan insentif fiskal berupa tax reduction bagi industri yang memproduksi produk yang ramah lingkungan dan rendah risiko,” kata Direktur Program Indef Esther Sri Astuti, dalam keterangan tertulis.
