Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan fokus pada inovasi dan teknologi setelah fokus penyediaan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia pada tahap pertama dan kedua.
“Tahapan besar yang pertama investasi di bidang infrastruktur, tahapan kedua kita akan investasi di bidang SDM, dan ketiga investasi di bidang inovasi dan teknologi,” kata Presiden Jokowi saat Lokakarya Nasional Anggota DPRD dari PPP se-Indonesia di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5/2018).
Ia menyebutkan dalam konsep besar yang dilaksanakan, saat ini pemerintah baru konsentrasi pada infrastruktur.
Hal itu dilakukan karena dengan kondisi keuangan yang terbatas, jika penggunaannya tidak fokus maka hanya akan menghabiskan uang dan tidak memberi hasil nyata.
“Kalau kita ini uangnya tidak banyak kemudian kita ecer ecer ke semua tempat, justru itu akan menghabiskan uang dan tidak menghasilkan sebuah hasil nyata, ” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menyebutkan masih banyak infrastruktur yang harus disiapkan seperti pelabuhan, bandara, listrik, dan jalan.
Ia menyebutkan tahapan kedua setelah infrastruktur adalah investasi di bidang SDM, dan ketiga investasi di bidang inovasi serta teknologi.
“Kalau tahapan-tahapan ini tidak kita jalankan dan setiap tahun semua tempat kita beri pendanaan, semua kementerian kita beri, tanpa ada fokus, tanpa ada skala prioritas yang jelas, maka tidak akan ada hasil yang kelihatan,” katanya.
Presiden menyebutkan Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi ketimpangan antara yang miskin dengan kaya tetapi juga ketimpangan antarwilayah barat, timur, dan tengah.
“Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang dekat dengan kita, Singapura, Malaysia, biaya logistik kita masih 2,0-2,5 kali lipat lebih mahal. Artinya infrastruktur kita tidak siap, kita ketinggalan dengan negara-negara tetangga,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi jalan di Papua yang sangat ekstrem. Jarak 100 km harus ditempuh empat hari perjalanan, 200 km harus ditempuh 6-7 hari.
“Coba kita bayangkan kalau bawa sembako, beras di sana, maka harganya bisa berlipat lipat karena biaya transportasinya yang sangat mahal,” katanya.
Ia menyebutkan yang diperlukan bukan hanya jalan saja, tetapi juga pelabuhan, bandara, pembangkit, listrik di semua titik.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan kepada para anggota DPRD dari PPP agar tidak membuat peraturan daerah terlalu banyak.
Ia meminta para legislator di daerah itu membuat perda dengan kualitas yang baik, antara lain pengaturan yang detail, berjangka waktu panjang, dan tidak membebani masyarakat.
“Selain itu memberikan kecepatan birokrasi dalam melayani, memberikan keleluasaan masyarakat untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas. Kita tidak perlu produksi perda yang banyak-banyak, satu, dua, tiga setahun cukup tapi kualitasnya yang baik,” kata Presiden Jokowi. (INFONAWACITA.COM)
