JAWA BARAT-Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Jokowi hadir didampingi sejumlah jajaran kabinet Indonesia Maju termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Forum itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat maupun tingkat daerah. Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan, pertemuan itu terlengkap karena dihadiri sejumlah pihak. Dia berharap dari pertemuan itu dapat menyelaraskan program pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah. “Kita ingin semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan, pentingnya membangun hubungan harmonis dari Forkopimda. Hubungan itu misalnya membangun komunikasi antara gubernur dengan sejumlah jajarannya, seperti Pangdam, kejati, kepala pengadilan tinggi. Hal serupa juga perlu dibangun oleh bupati/wali kota dengan sejumlah pihak, baik dengan dandim maupun kapolres. “Hubungan itu sangat memengaruhi tensi yang ada di daerah,” katanya. Kalau ada salah satu pihak yang disebut Jokowi tadi tidak rukun, hal itu akan menjadi kendala dalam menghadapi persoalan di daerah.
Jokowi menceritakan, bagaimana sejumlah negara mengalami konflik yang diakibatkan adanya discontent akibat perubahan pola komunikasi di masyarakat. Misalnya demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong akibat isu ekstradiksi dan persoalan hukum. Peristiwa itu berdampak pada kondisi ekonomi di negara tersebut menjadi buruk. “Negara ini (Hong Kong) menuju resesi dari sebelumnya ekonominya sangat bagus,” kata Jokowi.
Rakornas tersebut merupakan gelaran yang diinisiasi Kementerian Dalam negeri untuk memaparkan program pemerintah pusat kepada daerah. Upaya itu untuk memahamkan berbagai program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat kepada daerah. Tito menyebutkan, pemerintah daerah merupakan bagian dari pihak yang menentukan keberhasilan dari visi misi Presiden. “Hampir semua persoalan menyangkut pemerintah daerah,” kata Tito.
Ia mengatakan, Presiden memiliki lima visi besar, yakni pembangunan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan izin investasi untuk membuka lapangan kerja, serta reformasi birokrasi. “Birokrasi yang lebih sederhana terutama kembali untuk membuka investasi,” katanya.
Meski berlaku otonomi daerah yang memberikan wewenang kepala daerah membuat programnya masing-masing. Namun, lanjut Tito, sebagai satu sistem kenegaraan, pemerintah daerah juga harus menampung rencana besar pemerintah pusat. (MJA)
