News

PR Jokowi di Periode Kedua, Menarik Investasi

Dikutip dari medcom.id, Peneliti Institute for Development Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut pemerintahan Joko Widodo harus berupaya keras di periode kedua nanti. Salah satunya adalah bisa menarik investasi.

“Yang terpenting adalah memperbaiki perekonomian Indonesia oleh karena itu diperlukan prioritas program untuk peningkatan kapasitas ekonomi. Pertama memperbaiki defisit transaksi berjalan, kedua, menggenjot investasi,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Dirinya menambahkan Foreign Direct Investment (FDI) turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya, atau sekitar Rp 107,9 trilliun pada kuartal I-2019. Sedangkan sekitar 11,6 persen investor masih dalam posisi wait and see menunggu kepastian pascapemilihan presiden (pilpres) 2019.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah guna mendorong investasi. Pertama, mempermudah sistem perizinan atas investasi yang akan masuk ke Indonesia, dengan memperbaiki penerapan sistem perizinan investasi OSS yang dinilai belum efektif.

“Kurang efektifnya OSS disebabkan oleh beberapa sektor belum tersedia di OSS, format bahasa Inggris belum tersedia, serta tidak ada integrasi OSS antar lembaga pemerintah,” jelas dia.

Pemerintah juga perlu membuat website investasi yang user friendly sehingga investor dengan mudah memperoleh semua informasi terkait dengan investasi yang akan dilakukan. Selain itu, harus ada transparansi semua informasi terkait investasi di website tersebut.

“Strategi jemput bola akan mendongkrak investasi diawali dengan budaya quick response terhadap pertanyaan calon investor misalnya merespons dengan cepat pertanyaan investor melalui email atau yang kontak langsung,” ungkapnya.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar menjadi jembatan bagi investor yang ingin menanamkan modal. BKPM juga harus bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi investor.

“Seharusnya, investor tahu beres dengan BKPM, investor tidak usah berhubungan dengan kementerian teknis tapi BKPM lah yang menjadi jembatan sekaligus bisa memberikan solusi bagi investor,” pungkas dia.

Join The Discussion