News

Plt. Kepala BPP Sampaikan Pidoato Hari Kebangkitan Nasional

JAKARTA – Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dihadapan para peserta upacara, Plt. BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menyampikan pidato resmi Kementerian Kominfo Rudiantara, Senin 22/5 di BPP Kemendagri.

Dalam Pidato tersebut, ia menyatatakan pemerintahan Joko Widodo terus berupaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dengan program-program yang digagasnya. Dalam bidang komunikasi, melalui Kemekominfo Presiden Joko Widodo juga terus berinovasi dengan membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.

“Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung Serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas,” kata Dodi Riyadmadji.

Dodi juga menambahkan, dengan digitalisasi yang dilakukan pelayanan publik di manapun juga kian mudah. Hampir di semua sektor pemerintahan menurut Dodi Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula.     

“Perizinan di sektor listrik, misalnya, dari 923 hari menjadi 256 hari, perizinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari, perizinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari. Demikian juga perizinan pertanahan, dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas jadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital,” tutur Dodi.

Terakhir Dodi berpesan, pmerintah harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk tidak meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan Sosial. (MSR)