JAKARTA-Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menilai masalah pilkada menarik didiskusikan, pasalnya, masih banyak permasalahan pilkada harus dicarikan solusi agar pilkada semakin baik di masa mendatang. Hal itu disampaikannya dalam Forum Diskusi Aktual Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri, Jumat 6/12, di Aula BPP Kemendagri, Jakarta.
Dodi melihat fenomena pilkada yang sudah berlangsung selama ini. Ia pun menyoroti proses pilkada serentak tahap satu. Terdapat 269 daerah otonom melaksanakan pilkada serentak, namun masih terdapat 6 daerah bermasalah dan 1 daerah tertunda pelaksanaannya akibat sengketa. Pada pilkada serentak kedua, pilkada juga diikuti 101 daerah otonom 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pemilu tersebut masih juga mendapat berbagai permasalahan.
Permasalahan lainnya adalah terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menurut Dodi perlu kajian mendalam. Karena saat ini pemilu yang akan dilaksanakan 2017 masih kekurangan dana hibah dari daerah sebesar 500 miliar. Selain itu, dana hibah juga rawan digunakan oleh kepala daerah yang menjadi petahana dalam pilkada.
“Beberapa permasalahan pilkada harus segera diselesaikan, seperti kasus NPHD ini, khususnya untuk beberapa daerah yang memiliki rawan cukup tinggi dalam pilkada. Ini menjadi perhatian bersama agar pilkada dapat berjalan dengan baik,” ucap Dodi.
Pilkada serentak yang sudah teraksanan tersebut memunculkan harapan besar agar setelah pemilu pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan atau RPJMD, menurut Dodi hal demikian sangat penting dilakukan oleh daerah, agar semua janji selama kampanye bisa diakomodasi dalam penyusunan RPJMD tersebut.
Untuk itu, dalam acara tersebut, ia mengharapkan masukan dari beberapa pakar dan pelaksana pilkada di daerah, “Tentu masukan sangat diperlukan khususnya kawan-kawan dari daerah, agar proses pilkada dapat berjalan sesuai cita-cita bersama, membangun demokrasi yang sehat,” imbuh Dodi. (msr)
