JAKARTA- Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni, turut menyimak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 secara virtual, yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (30/4). Dalam kesempatan itu, Fatoni didampingi Kepala Pusat Litbang dan Kepala Bagian Perencanaan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dilakukan secara virtual. Hal ini berkaitan dengan merebaknya pandemi akibat Covid-19. Di sisi lain, kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Selain pertimbangan kebijakan work from home, Musrenbangnas online juga merupakan suatu cara baru dalam merespons kebijakan e-government yang responsif dan adaptif, terhadap lingkungan strategis yang berkembang,” ujarnya.
Musrenbangnas dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021. Suharso mengatakan, pandemi berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Kondisi ini memengaruhi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Seperti ditandai beralihnya pembiayaan pembangunan untuk mendanai penanganan pandemi. Meski begitu, dirinya tetap optimis pandemi akan berakhir pada tahun ini. Karenanya, skenario pasca pandemi menjadi bagian penting dalam ekonomi makro RKP 2021. “Memahmi kondisi tersebut maka pokja (kelompok kerja) pemerintah tahun 2021 untuk diarahkan pada pemulihan sosial dan ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024,” ujarnya.
Guna mencapai pemulihan itu, lanjutnya, RKP difokuskan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Selain itu, mereformasi sistem kesehatan nasional, mereformasi sistem jaring pengaman sosial, dan mereformasi sistem ketahanan bencana.
RKP 2021 juga mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan agenda pembangunan pada RPJMN. Pertama, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mendorong pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, meningkatkan revoluasi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, penguatan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukhankam, dan transformasi pelayanan publik.
“Ketujuh prioritas tersbeut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terintegrasi sesuai dengan RKP 2021,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang turut tergabung dalam Musrenbangnas tersebut memaparkan, singkronisasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung RKP 2021. Dengan adanya pandemi, pemerintah daerah mendapat dua pukulan, yakni berkurangnya transfer dari pusat dan berkurangnya PAD. Meski berada di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, pihaknya telah menyusun sejumlah skenario kebijakan.
Merespons itu, Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan akan mengikuti dan mendukung beragam kebijakan yang ada. BPP Kemendagri, lanjutnya, akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga think tank Kemendagri. (MJA)
