BANDUNG – Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Dodi Riyadmadji menghadiri undangan UNIKOM (Universitas Komputer Indonesia) Bandung, sebagai narasumber sekaligus mewakili Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi keynote speech dalam kegiatan Seminar Nasional dan Call for Paper dengan tema “Kepemimpinan dalam Politik dan Pemerintahan”, Selasa (9/5) di Auditorium Unikom, Bandung.
Pada acara yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting lainnya, seperti Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat) dan Dede Mariana (Guru Besar Universitas Padjajaran). Acara ini fokus pada permasalahan mencari pemimpin yang berkualitas baik di lembaga eksekutif, legislatif, pusat, maupun daerah. “Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk memengaruhi orang atau sekelompok orang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong kuat bagi tindak-tanduk yang positif untuk mencapai tujuan bersama,” terang Dodi.
Mencari pemimpin memang tidak bisa lepas dari sistem demokrasi dan pemilihan pemimpin. Menurutnya, sebagai suatu sistem demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hampir sebagian besar negara di dunia. “Sebelum 2005 pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui pemilihan di DPRD, tapi setelah itu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Catatan Kemendagri, pada 2015 Pilkada telah berhasil diselesaikan di 264 daerah, sementara 5 daerah lainnya diselesaikan pada 2016. Tahun ini kita menyelenggarakan pilkada di 101 daerah, 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Sementara untuk tahun besok Indonesia akan menyelenggarakan di 171 daerah, yakni 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota,” jelasnya.
Dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepemimpinan dari masa ke masa. Namun, yang sangat disayangkan menurut Dodi, mekanisme rekrutmen pemimpin selama ini belum berbanding lurus dengan kualitas pemimpin terpilih. “Fakta yang terlihat adalah tidak ada hubungan konstituensi dengan kompetensi Kepala Daerah terpilih. Kualifikasi kemampuan calon Kepala Daerah termajinalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial, peran partai pendukung, serta opini yang dibentuk oleh media masa. Itu sebabnya, masih banyak pemimpin daerah yang dipilih bukan karena kualitasnya secara pribadi dalam memimpin,” jelasnya.
Padahal Dodi jelas mengatakan, pemimpin itu seharusnya siap dengan apa yang masyarakat rasakan dan ungkapkan, bahkan menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Pemimpin juga harus tanggap dengan kondisi politik, baik yang berkembang dalam organisasi pemerintahan maupun di masyarakat. Kenyataan ini harus dihadapi pemimpin pemerintahan dan hal inilah yang membedakannya dengan organisasi nonpemerintahan,” terangnya. (IFR)
