JAKARTA-Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, mengikuti rapat koordinasi terkait analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) secara virtual, Senin (23/11/2020). Dalam rapat itu turut tergabung, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. Selain Pjs Gubernur Sulut, rapat itu juga diikuti oleh kepala daerah lainnya, baik provinsi, kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kampanye Pilkada Serentak 2020 telah dimulai sejak 26 September dan berakhir pada 5 Desember mendatang. Dalam rapat itu sejumlah perkembangan masa kampanye Pilkada 2020 disampaikan. Seperti Bawaslu yang menerangkan sejumlah pelanggaran dan tindakan yang sudah dilakukan. Satgas Covid-19 juga menjelaskan perkembangan pandemi di daerah yang menggelar pilkada dan membandingkannya dengan daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020. Perbandingan itu menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari keduanya.
Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai, sampai saat ini tahapan kampanye masih berjalan aman dan kondusif. Agar kondisi ini terus berlangsung, perlu adanya pelaporan situasi kampanye secara berjenjang dengan unit kerja terkait. Pelaporan ini penting, terutama untuk mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan, serta gangguan konvensional seperti ketentraman dan ketertiban umum, misalnya aksi anarkis. Laporan dilakukan secara berkala, dan akan dimonitoring oleh penyelenggara, pengamanan, dan kementerian/lembaga.
Kemendagri sendiri, lanjut Tito, telah membentuk dua tim untuk menyukseskan jalannya Pilkada 2020 terutama dalam menerima laporan tersebut. Pertama, tim yang mengurusi desk pemantauan pilkada. Kedua, tim yang menangani desk Satpol PP.
Mendagri juga memaparkan data seluruh daerah dalam mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dirinya mengimbau, agar daerah yang belum mencairkan NPHD secara keseluruhan untuk segera merampungkannya agar kebutuhan Pilkada 2020 terpenuhi.
Di akhir acara, Menko Polhukam Mahfud Md mengimbau kepada kepala daerah maupun Forkopimda agar rutin melakukan rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk membahas hal-hal teknis pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan lancar dan aman dari Covid-19.
