JAKARTA – Jarangnya daerah yang melakukan peminjaman dana untuk membangun daerah bukan hanya soal minimnya sosialisasi yang dilakukan Kemendagri, tetapi banyak faktor lain, seperti sulitnya persyaratan dan bunga yang ditetapkan.
Guru Besar UGM Prof. Indra Bastian mengatakan, ketidaktertarikkan daerah melakukan pinjaman bisa disebabkan oleh banyaknya dana yang dimiliki daerah, sementara mekanisme yang ditetapkan masih dianggap sulit daerah.
“Secara psikologis daerah tidak membutuhkan. Untuk apa menambah pekerjaan yang persyaratan berat,” kata Indra, dalam Seminar Laporan Akhir Kajian Strategis Evaluasi Pinjaman Daerah, Senin 30/5, di Hotel Acacia, Jl, Kramat Raya, Jakarta, yang diselenggarakan oleh BPP Kemendagri.
Terlepas dari itu semua, Indra mengatakan pada dasarnya pinjaman daerah itu baik, namun saat ini Kemendagri masih menganggap pinjaman yang diberikan hanya sebatas tambahan dana bagi daerah. Sehingga tidak heran jika kemudian banyak daerah yang kesulitan meminta dan mengembalikan pinjaman tersebut.
“Sebaiknya Kemendagri berpikir, pinjaman yang diberikan sejatinya untuk pengembangan kapasitas daerah,” ucap indra.
Menurut Indra, istilah tambahan dana tersebut hanya sebagai peluang dana baru, yang perlu direncanakan ulang, serta memerlukan persetujuan DPRD secara spesifik. ia pun menyarankan Peraturan Pemerintah yang akan dibuat sudah selayaknya memerhatikan tujuan pinjaman daerah untuk pengembangan kapasitas daerah.
“Dengan itu maka pinjaman harus sudah direncanakan dalam RPJMD, melalui persetujuan saat pengesahan RAPBD, pinjaman terprogram dalam RKPD apabila disetujui, pinjaman juga sesuai identifikasi daerah, dan sebagainya,” terang Indra. (MSR)
