JAKARTA – Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) gelombang kedua akan segera dimulai kembali, ada banyak kandidat berbondong-bondong mencalonkan diri dari masing-masing partai politik. Namun, sudah menjadi rahasia umum jika kebanyakan kandidat tidak mewakili suara daerah masing-masing bahkan tidak mengenal daerah yang akan dipimpinnya.
Daerah dituntut mengatur otonominya masing-masing, namun problematika dan tantangan otda seperti kurangnya koordinasi pembangunan antarsektor di pemerintah pusat dan di daerah masih lemah, serta praktik otonomi yang menjadi sangat elastis dan tidak menyentuh kebutuhan akar rumput daerah masih menjadi segudang pekerjaan rumah pemerintah Indonesia.
Direktur Eksekutif Reform Institute serta penulis buku Negara Paripurna, Yudi Latief mengatakan, sebaiknya untuk menciptakan kesejahteraan daerah, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menitikberatkan pada otonomi daerah. “Penting untuk diperhatikan, bahwa sebelum menetapkan sistem Pilkada mana yang hendak dipilih, terlebih dahulu perlu ditetapkan titik berat otonomi daerah,” terangnya dalam FDA (Forum Diskusi Aktual) yang diselenggarakan oleh BPP Kemendagri pada Selasa (12/04) di Aula BPP.
Bapak empat anak yang juga menjabat sebagai ketua Pusat Studi Islam & Kenegaraan – Indonesia (PSIK – Indonesia) itu juga menyarankan, titik berat tersebut sebaiknya diletakkan di tingkat Kabupaten/Kota. “Dengan menitikberatkan otonomi di Kabupaten/Kota, maka kabupaten dapat memimpin perkembangan otonomi desa berangsur-angsur sampai juga di desa terlaksana mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti yang sebenar-benarnya,” katanya.
Namun dengan konsekuensi, Provinsi tidak mempunyai Dewan perwakilan yang langsung dipilih oleh rakyat. Dewan Perwakilannya ada, tetapi terdiri atas wakil-wakil yang diutus oleh tiap-tiap kabupaten dengan jumlah yang sama banyak. “Dengan cara begitu, maka provinsi merupakan badan pelaksana kerjasama antar kabupaten, untuk mengurus kepentingan bersama yang penyelenggaraannya mengatasi kesanggupan kabupaten sendiri-sendiri,” tutupnya. (IFR)
