News

“Persetujuan DPRD DKI Tak Pengaruhi Pelantikan Jokowi Jadi Presiden”

Jakarta, – Kementerian Dalam Negeri berpendapat DPRD DKI Jakarta tidak berhak menunda pengunduran diri Joko Widodo dari Gubernur DKI. Kewenangan menerima atau menolak pengunduran diri kepala daerah ada di tangan Presiden.

“Kalau (penyampaian pengunduran diri) ke DPRD itu sifatnya hanya pemberitahuan bahwa dia (Jokowi) mundur dari jabatannya sebagai Gubernur,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, saat dihubungi wartawan, Kamis (2/10/2014).

 

Menurut Djohermansyah, Jokowi hanya perlu mengirim surat pengunduran diri ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan diawali penyampaian surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD DKI kemudian kepada seluruh anggota DPRD. Sesudahnya, surat itu diteruskan kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri.

Jokowi tetap Presiden

Di samping itu, Djohermansyah juga mengatakan pandangan para fraksi partai di DPRD tidak berpengaruh pada pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014. “Tidak masalah nantinya jika ada fraksi yang menolak (pengunduran diri Jokowi),” tegas dia.

 

Ketika surat pengunduran diri itu diterima oleh Presiden, kemudian Presiden akan menandatangani dan menerbitkan persetujuan pengunduran diri dalam bentuk keputusan presiden.

Sejak terbitnya keputusan presiden tersebut, ujar dia, Jokowi telah resmi berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama otomatis menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah tidak bisa mundur apabila mayoritas anggota DPRD tidak sepakat dengan usulan tersebut.

Namun UU ini menurut Djohermansyah sudah tak menjadi rujukan terkait pengunduran diri Jokowi. Pada Jumat (26/9/2014), DPR telah mengesahkan UU baru yang mengatur soal Pemerintahan Daerah.

“UU yang baru itu mengatur pengunduran diri gubernur tidak ada hubungannya dengan DPRD. Sekarang (UU baru itu) masih dalam proses teken Presiden setelah disahkan DPR,” kata Djohermansyah.
Sumber : www. kompas.com