JAKARTA – Pemilihan Umum sejatinya sudah sering dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun masih saja ada banyak kekurangan dan evaluasi dari setiap penyelenggaraannya. Salah satunya adalah waktu untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.
Dalam FDA (Forum Diskusi Aktual) yang diselenggarakan Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri BPP Kemendagri pada Selasa (12/04) di Aula BPP, salah satu pembicara, Didik Supriyanto Ketua Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) menerangkan, hakikatnya tujuan pemilu adalah Keterwakilan Politik, Keintegrasian Politik, dan Pemerintahan yang Efektif.
“Dalam fungsi keterwakilan, masyarakat diwakilkan untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam fungsi keintegrasian, wakil rakyat merupakan integrasi dari keberagaman suku dan RAS. Sementara dalam fungsi pemerintahan yang efektif, seharusnya bisa menciptakan sistem presidential yang efektif,” jelasnya.
Untuk itu, Didik menyarankan agar terciptanya pemimpin yang dipilih dari rakyat melalui suara parlemen. “Kebanyakan pemilihan eksekutif tidak selamanya dipilih oleh rakyat, yang dipilih langsung rakyat kebanyakan pemilihan parlemen. Nah, kalau pemilihan keduanya dibarengi maka kandidat presiden akan terpilih dan didukung oleh suara mayoritas di parlemen,” terangnya.
Menurutnya, permasalahan pemilu di Indonesia selama ini pemerintahan terpilih secara terbelah. Pilpres sendiri, Pilkada sendiri. “Tidak berdasarkan secara mayoritas parlemen, kalau pun berjalan bersama itu berdasarkan transaksi. Kalau presiden dipilih karena suara mayoritas parlemen, maka pemerintah juga akan ditunjang dari kerja wakli rakyatnya (parlemen-red), ” katanya.
Pilpres dan Pilkada yang dilakukan berbarengan juga akan menekan biaya pemilu yang selama ini menghabiskan triliunan rupiah. (IFR)
