Dikutip dari bisnis.com, Pemerintah memperkuat kolaborasi riset bidang sumber daya manusia dengan negara-negara Eurasia melalui pengakuan terhadap sertifikasi profesi secara universal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan selain sertifikasi profesi, Indonesia juga melakukan kemitraan lembaga pendidikan seperti pertukaran dosen, guru, atau siswa, kolaborasi penelitian di antara lembaga penelitian Eurasia, serta pelatihan dan pemagangan antarnegara.
“Eurasia memiliki potensi yang besar untuk memainkan peran penting dalam perekonomian global karena berkontribusi 66 persen dari perekonomian dunia dan mendominasi tenaga kerja dunia,” ujar Bambang melalui siaran pers, Kamis (5/9/2019).
Bambang menyatakan perkembangan tenaga kerja di Eropa-Asia akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dunia secara signifikan.
Untuk itu, pengembangan SDM awal menjadi salah satu hal yang paling penting untuk memastikan produktivitas dan angkatan kerja yang berkualitas.
Bambang Brodjonegoro juga mengatakan dalam acara Human Capital for New Eurasia, Eastern Economic Forum, di Vladivostok, Rusia bahwa pada era digital, tantangan yang akan dihadapi Indonesia adalah mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang tepat.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, Indonesia perlu mengembangkan pasar keuangan. Adapun dalam hal akses dan melakukan perantara, mendorong iklim usaha dan peraturan adaptif dalam mendukung pengembangan inovasi, dan memastikan tenaga kerja yang diperlukan Indonesia menguasai keterampilan khusus daripada keterampilan rutin.
Dia menambahkan, beberapa tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi, namun kualitas pendidikan masih sangat rendah.
Selain itu, keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia juga masih sangat rendah, apabila dibandingkan antara tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia dengan lulusan SMA dan SMP di Denmark.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produktivitas tenaga kerja sekaligus melindungi tenaga kerja dengan menyiapkan kebutuhan dasar.
Contohnya; kesehatan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk Industri 4.0 serta meningkatkan keterampilan, keahlian, dan daya saing tenaga kerja.
Bambang memerinci dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja di era digital, pemerintah sedang mempersiapkan untuk meningkatkan kurikulum pelatihan untuk soft skills dan hard skills yang terkait dengan Industri 4.0.
“Serta mendorong pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan program magang, serta meningkatkan kualifikasi, persyaratan, dan operasi lembaga sertifikasi profesional di semua negara Eropa-Asia,” pungkasnya.
