Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Merauke diharapkan dapat menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia melalui optimalisasi potensi sumber daya alamnya. Upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah untuk bisa mendukung penyelenggaraan kegiatan pengembangan ketahanan pangan ini,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Rakor Pengembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke di Hotel Mulia Jakarta, pada Senin, 7 Oktober 2024.
Dia mengatakan, kebijakan yang harmonis antara pusat dan daerah sangat penting guna memastikan program-program ketahanan pangan dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini, Yusharto berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dapat mengidentifikasi potensi lokal yang dimilikinya untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Dirinya juga menekankan perlunya memperkuat peran petani lokal serta meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian dan sarana produksi yang memadai. Selain itu, program penguatan infrastruktur pendukung seperti irigasi, transportasi, dan distribusi pangan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
“Pentingya keterlibatan orang-orang asli papua (OAP) dalam pengelolaan pertanian sebagai urusan konkuren baik dalam proses sampai dengan mendapatkan hasil optimal dari pelaksanaan program (pengembangan ketahanan pangan),” terangnya.
Upaya tersebut dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar seperti Merauke. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Merauke diharapkan dapat terus berkontribusi sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional ke depannya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menegaskan setiap program ketahanan pangan harus terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Di sisi lain, untuk menyukseskan program ketahanan pangan tersebut, Yusharto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan koordinasi lintas komponen Kemendagri maupun kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Kami siap melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan yang terakhir kami berharap akan dibentuk tim lintas komponen dalam rangka pendampingan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan khususnya yang ada di Provinsi Papua Selatan atau di Kabupaten Merauke,” pungkasnya.
