Dosen di perguruan tinggi dan peneliti di litbang masih berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan penelitian. Kerja sama mereka harus diperkuat untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa ini, serta untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan. Namun, pengembangan Iptek masih berjalan sendiri-sendiri, antara lain tercermin dari adanya dualisme peneliti dari dosen di perguruan tinggi dan peneliti dari litbang.
Ke depan, kerjasama para peneliti di perguruan tinggi (PT) ataupun litbang harus diperkuat untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Apalagi peningkatan produktivitas tidak bisa dilepaskan dari lahirnya berbagai inovasi yang mulai dari penguasaan iptek.
Kondisi Indonesia semakin baik. Namun Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang dialami 26 juta penduduk, pengangguran di atas 5 persen, indeks pembangunan manusia yang membaik, tetapi belum diperingkat yang diharapkan, hingga ketimpangan di masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi ini perlu peningkatan produktivitas yang tidak lepas dari peran teknologi
“Di Indonesia, pengembangan teknologi tepat guna tetap harus diutamakan. Namun pengembangan teknologi tinggi dengan pengembangan riset dasar juga tetap dilakukan guna mengantisipasi masa depan. Karena itu, iptek harus jadi mainstream dalam pembangunan,” kata Menteri Bappenas, Bambang Soemantri Brodjonegoro di Jakarta.
Bambang mengatakan hal itu dalam seminar nasional “Pembangunan Iptek untuk Kemajuan Bangsa” yang digelar Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas. Hadir pula Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Sistem Nasional Iptek, Daryatmo Mardiyanto dan Direktur Jenderal Penguatan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, Muhammad Dimyati.
Daryatmo mengatakan, benang kusut dalam penyelenggaraan litbang harus diurai. Banyak lembaga yang melakukan litbang, mulai dari Kementerian, Lembaga hingga Perguruan Tinggi. Namun, hasil riset yang mendukung daya saing bangsa belum dirasakan manfaatnya. Untuk itu, perlu payung hukum lewat RUU Sisnas Iptek untuk mendukung ekonomi sistem riset. “Mudah-mudahan RUU Sisnas Iptek bisa disahkan Oktober mendatang,” ujarnya. (IFR/Harian Kompas)
