JAKARTA – Pentingnya menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan persoalan bangsa menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, harus berbasis pada sumber daya domestik dan membuka peluang lebih luas bagi anak bangsa untuk berpartisipasi. Untuk itu, pengembangan iptek yang demikian menjadi modal dasar untuk mewujudkan hasil kelitbangan dan sistem inovasi di semua sektor pembangunan pemerintahan dalam negeri. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, (21/11).
Rakornas Kelitbangan kali ini mengusung tema Penguatan Lembaga Litbang Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dan Memacu Inovasi Daerah. Rakornas juga mengangkat isu terkait UU Sisnas Iptek dan juga keberadaan lembaga baru seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sebagai Kepala BPP Kemendagri, Dodi mengapresiasi kinerja Lembaga kelitbangan di daerah selama ini. Tidak sedikit lembaga litbang daerah yang melakukan pengembangan iptek sehingga berujung pada inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga secara rutin BPP Kemendagri memberikan penghargaan tinggi berupa Innovative Government Award (IGA). “IGA ini berawal dari indeks inovasi yang dicatat dan diinput oleh BPP Daerah. Jadi, kolaborasi dan kerja sama keduanya sudah cukup baik,” ucap Dodi.
Namun di sisi lain, Dodi juga masih menyayangkan citra lembaga litbang baik di pusat (BPP Kemendagri) dan daerah (BPP Daerah) saat ini masih belum positif. Hasil kelitbangan yang diproduksi pun masih dianggap kurang mampu memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan bagi perumusan kebijakan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat guna memajukan peradaban bangsa. “Kenyataan ini terkait dengan isu yang sangat fundamental dan tidak kunjung tuntas sampai hari ini, yakni masalah minimnya sumber daya (baik orang, uang, maupun alat) dan orientasi riset yang belum terfokus pada penyediaan solusi bagi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha,” terangnya.
Penguatan lembaga
Dalam Rakornas tersebut, Dodi juga memberikan arahan untuk memperkuat eksistensi lembaga litbang daerah. Menurutnya untuk memperkuat eksistensi tersebut setiap Lembaga harus memiliki kapasitas untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari luar (sourcing capacity). Selain itu, litbang juga harus memeliki kapasitas melakukan riset dan pengembangannya, serta memiliki kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (disseminating capacity).
“Oleh karenanya, pembenahan dan penguatan lembaga litbang memang harus segera dilakukan. Dan, karena kelemahan lembaga litbang terdeteksi hampir di semua lini, maka upaya pembenahan wajib dilakukan dengan berpegang pada prinsip good governance,” tuturnya.
Penguatan kelitbangan menurut Dodi merupakan jalan mutlak. “Lembaga litbang harus diperkuat, tanpa beberapa hal yang telah saya sampaikan, tema rakornas yang sangat penting ini hanya akan menjadi kemubaziran. Kita tentu tidak ingin persoalan kelitbangan hanya berputar-putar pada tema penguatan, penguatan, dan penguatan lagi. Saya berharap, tahun depan dan pada rakornas-rakornas litbang yang akan datang tema penguatan litbang tidak lagi menjadi tema rakornas, karena kita sudah mulai mengua,” katanya.
Sekadar informasi, Rakornas Pemerintahan Dalam Negeri dihadiri sekitar 500 peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki fungsi kelitbangan. (MSR)
