JAKARTA – Kemajuan dan daya saing bangsa mensyaratkan penelitian dan pengembangan tak kenal henti. Pemerintah selayaknya menaruh komitmen kuat pada riset. “Di Indonesia, dana penelitian dan pengembangan masih sangat kecil,” kata Boenjamin Setiawan pendiri PT Kalbe Farma Tbk.
Menurutnya, ia pernah mengusulkan adanya dana insentif pajak penelitian dan pengembangan kepada pemerintah untuk memacu riset-riset. Namun belum ada respon. Selama ini, negara yang menganggarkan riset paling besar adalah Israel yang diambil dari PDB (Produk Domestik Bruto). Akan tetapi posisi itu digantikan oleh Korea Selatan yang menaruh 4 persen dari PDB-nya untuk melakukan penelitian dan pengembangan.
Namun, dilihat dari besarnya anggaran riset menurut Boenjamin Amerika Serikat tetap nomor satu, disusul Tiongkok, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. “Anggaran riset yang tinggi membuat Korea Selatan sekarang maju bukan main. Sayang anggaran riset Indonesia masih kecil. Ini penyebab Indonesia tak maju-maju,” ujarnya.
Ironisnya, saat ini pemerintah justru memangkas anggaran riset. Porsi anggaran riset Indonesia sejak merdeka pun tidak pernah beranjak di atas 0,09 persen dari PDB. Hal itu sangat tertinggal jauh dari negeri tetangga seperti Malaysia yang memiliki anggaran riset sebesar 1 persen PDB.
Sepanjang 2016, pemotongan anggaran lembaga riset pemerintah non kementerian dilakukan dua kali. Anggaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, misalnya, yang semula Rp. 777,5 miliar dipotong menjadi Rp. 664 miliar. Kondisi serupa juga dialami oleh Badan Tenaga Nuklir (Batan) yang pada 2016 terpangkas dari Rp. 814,9 miliar menjadi Rp. 748,7 miliar. (IFR)
Sumber: Harian Kompas
