Jakarta, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa memastikan apakah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan langsung ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sidang paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Tjahjo mengaku menunggu pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta untuk meluruskan pebedaan pandangan di parlemen terkait proses pengangkatan Ahok itu.
“Saya harus menunggu dulu report dari DPRD karena ada surat dari DPRD meminta waktu ketemu saya. Kita kan harus stabilin dulu,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Kamis (13/11/2014).
Pernyataan Tjahjo ini menjawab soal kepastian penetapan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Jumat besok, di tengah pertentangan yang terjadi di DPRD DKI Jakarta.
Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri akan kembali mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta dan Ahok selaku Plt Gubernur DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik. Tjahjo juga enggan berkomentar soal kemungkinan jadwal pelantikan Ahok yang mundur dari yang diagendakan pada 18 November 2014.
“Ah tunggu dulu dari laporan Ketua DPRD,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan bahwa rapat paripurna istimewa akan digelar besok, dengan agenda mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta definitif. Namun, keputusan Prasetyo ini mendapat tentangan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta yang lain. Mereka menilai Ahok belum bisa diumumkan sebagai Gubernur DKI karena DPRD DKI Jakarta masih menunggu pandangan hukum dari Mahkamah Agung.
“Jadi, DPRD sudah sepakat melakukan konsultasi ke MA. Apa pun pendapat hukumnya, maka kita akan patuhi. Kalau sudah ada (pandangan dari MA), lalu diumumkan dan dilantik, kita paripurna,” ungkap Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwisaksana.
Namun, Prasetyo Edi yang berasal dari PDI-P mengaku sudah mendapatkan pandangan dari MA.
“Saya sudah konsul secara informal ke MA dan mempertanyakan apa masalahnya. Saat ini, suratnya masih ada di saya,” kata dia.
Sumber : www. kompas.com
