JAKARTA- Hasil-hasil penelitian ilmu sosial dan kemanusiaan diharapkan semakin mendukung kualitas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, beragam hasil penelitian bidang sosial dan kemanusiaan dapat menunjukkan eksistensinya dalam menopang kebijakan pemerintahan suatu negara.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan Dewan Intergovermental Council (IGC) Management of Social Transformation (MOST) United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) di Paris, Perancis pada Kamis-Jumat (15-16/9) lalu.Aadalah Tri Nuke Pudjiastuti, seorang delegasi dari Indonesia Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Nuke mengatakan, masuknya hasil penelitian sosial dan kemanusiaan ke dalam kebijakan pemerintah, merupakan salah satu indikator terlaksananya kontribusi MOST Nasional. “Artinya, hasil penelitian mampu membangun program dan kegiatan yang memberi manfaat bagi pembuat kebijakan,” sambungnya.
Tidak hanya mendorong pemanfaatan hasil penelitian ilmu sosial dan kemanusiaan masuk ke kebijakan saja, pertemuan tersebut juga menggarisbawahi pilar riset MOST sebagai bagian dari Rencana Aksi 2016-2021. “Pilar-pilar tersebut antara lain penguatan kerja sama interdisiplin dengan mayoritas pemangku kepentingan IPSK, berkembangnya mekanisme inovatif untuk eksperimentasi dan analisis kebijakan, serta adanya publikasi cetak,” imbuh Nuke.
Sebelumnya, Scientific Advisory Committee (SAC) MOST UNESCO telah melaksanakan pertemuan pada pertengahan Juni lalu. Hasilnya adalah keberlanjutan pengembangan kapasitas institusi nasional lintas disiplin ilmu, membangun koordinasi dan sirkulasi informasi, serta penyelenggaraan kegiatan dengan memperhatikan efisiensi.
Sebagai informasi, MOST UNESCO Indonesia sendiri berkedudukan di LIPI dan bekerja sama dengan kantor UNESCO Jakarta. MOST Indonesia bertujuan untuk mempromosikan penggunaan dan pengembangan ilmu-ilmu sosial yang memberikan pemahaman lebih baik maupun manajemen transformasi sosial yang terpadu dengan nilai-nilai hukum universal, kemerdekaan, human dignity, dan pembangunan berkelanjutan.
Program MOST mencoba untuk menerapkan sebuah platform yang memungkinkan adanya interaksi antara ilmuwan sosial, pembuat kebijakan, serta publik secara umum sehingga ilmuwan-ilmuwan sosial dapat melakukan penelitian yang relevan sehingga dengan mudah diimplementasikan.
Nuke menuturkan, Indonesia mendapat dukungan kuat atas rencana program kerja MOST Indonesia dari Sekretariat MOST UNESCO maupun dari UNESCO Jakarta. Tahun 2017, keanggotaan MOST Indonesia di IGC MOST berakhir, dan diperlukan dukungan Kementerian Luar Negeri untuk memperpanjang keanggotaan tersebut. “Terlebih karena Indonesia adalah satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang telah lama memiliki Komite Nasional MOST, dan waktu dekat akan dilakukan pertemuan Dewan Penasehat MOST Indonesia untuk memastikan arah kebijakan dan program Indonesia,” pungkasnya. (lipi)
