Negara-negara di Asia saat ini dihadapkan pada lanskap politik global yang terus berubah serta kemunculan era baru revolusi industri.
Ketua Asian Association for Public Administration (AAPA), Dr. Pan Suk Kim pun menyerukan negara-negara Asia harus bekerja sama untuk bisa muncul sebagai kekuatan yang disegani oleh dunia.
Hal ini dikatakan Pan Suk Kim saat pembukaan The 2018 AAPA Annual Conference bertajuk ‘ Reinventing Public Administration in a Globalized World: A Non-Western Perspective’ di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
UGM pada tahun ini diberi kesempatan menjadi tuan rumah konferensi selama dua hari, 22-23 Maret. Hadir sekitar 250an peserta kalangan akademisi, praktisi, serta pejabat pemerintahan dari 20 negara di Asia. Konferensi ini menjadi ajang pertukaran ide dan gagasan mengenai konsep dan pelaksanaan kegiatan administrasi negara yang berpihak kepada rakyat dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
“Yang kita butuhkan di Asia itu adalah kerja sama dan bukan konflik. Perlu ada saling pengertian untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bersama,” imbuh Pan Suk Kim dalam sambutannya.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir yang turut membuka konferensi ini mengutarakan apresiasinya atas penyelenggaraan konferensi tahunan AAPA.
Pembukaan konferensi AAPA ditandai dengan pemukulan gong oleh Menristek Dikti dengan didampingi Ketua AAPA, Ketua IAPA, Rektor UGM, Panut Mulyono, Dekan FISIPOL UGM, Erwan Agus Purwanto, serta guru besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Sofian Effendi.
Choirul Anam, salah satu pemateri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia turut meramaikan seminar internasional ini dengan menyampaikan hasil penelitiannya tentang dampak penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting karena dapat berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat desa.
“Namun demikian, perlu diperhatikan agar penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa ini optimal berdampak pada kemiskinan yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa yang dapat berdampak pada penerapan transparansi dan akuntabilitas yang sesungguhnya sebagaimana prinsip-prinsip dalam penerapan good governance,” paparnya.
Prof. Prijono Tjiptoherianto menambahkan bahwa dalam konsep demokrasi di pedesaan terutama di Jawa, pimpinan tertinggi demokrasi adalah Rembug Desa atau Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) yang menggambarkan persamaan kesempatan (equality of opportunity) dan keseimbangan secara social (social balanced), ekonomi, dan politis. Rembug desa sebagai lembaga tertinggi di desa merupakan wujud penerapan good governance di desa.
“Sebelum kita mengenal istilah good governance, desa melalui rembug desa sudah merepresentasikan penerapan transparansi dan akuntabilitas secara tradisional. Ini yang perlu dijaga dan ditingkatkan agar local wisdom berjalan seiring dengan optimalisasi penerapan good governance guna menuju masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,,” ucap Guru Besar FEB Universitas Indonesia tersebut. (rmol.co)
