Yogyakarta (ANTARA News) – Terobosan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo harus terus berjalan seimbang dengan pembangunan karakter bangsanya, kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Pande Made Kutanegara.
Made saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa, berpendapat bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan karakter serta penguatan nilai-nilai budaya lokal.
Menurut dia, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, persoalan pembangunan yang berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan harus dilakukan dan didukung bersama-sama oleh kalangan akademisi, pengusaha, serta masyarakat luas.
“Jangan sedikit-sedikit dibebankan pada pemerintah. Akan tetapi, perlu dipertanyakan apakah kesadaran mendukung pembangunan itu sudah kita miliki bersama?” katanya.
Made mengakui meski hingga saat ini ketersediaan fasilitas infrastruktur masih timpang dan masih terpusat di Pulau Jawa, terobosan pemerataan pembangunan fisik yang sedang ditempuh pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi dan perlu dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
Konsep tol laut yang didukung dengan berbagai pembangunan fisik serta pusat-pusat pariwisata di pulau-pulau terpencil di Indonesia sangat potensial menggairahkan pemerataan perkonomian.
Hal itu, menurut Made, secara perlahan juga akan mengurangi kepadatan penduduk yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
“Kalau konsep transmigrasi, kan seolah-olah penduduk dipaksa keluar dari Pulau Jawa. Dengan munculnya pusat-pusat perekonomian di berbagai daerah, distribusi penduduk akan merata dengan sendirinya,” katanya.
Menurut Made, pemerataan pusat-pusat perkonomian yang diupayakan pemerintah secara perlahan berhasil mengurangi tingkat ketimpangan masyarakat (rasio gini).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini pada bulan September 2016 mencapai 0,394 atau turun 0,003 poin dari rasio gini pada bulan Maret 2016 sebesar 0,397.
Meski demikian, Made menegaskan pemerataan pembangunan itu masih kurang jika tidak diimbangi dengan pembangunan karakter masyarakat.
Penanaman nilai budaya lokal, menurut dia, harus dibangun agar masyarakat Indonesia tidak minder dan permisif dengan nilai budaya asing.
“Pembangunan karakter akan mampu memacu kreativitas, inovasi, serta kedisiplinan masyarakat Indonesia,” katanya.
Selain itu, pembangunan karakter bangsa juga harus mengacu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
“Hebat betul jika seluruh masyarakat mampu memahami dan mengejawantahkan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila,” katanya. (IFR/AntaraNews)
