Jakarta – Partai politik (parpol) harus menciptakan budaya baru yang mengarah pada integritas. Salah satunya dengan tidak memilih calon legislatif (caleg) yang pernah dihukum dalam kasus korupsi.
Hal itu disampaikan peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Media Center Komisi Pemilihan Umum, Senin (17/9), menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai caleg mantan narapidana yang diperbolehkan maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
“Keputusan MA tentu memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat,” kata Zuhro.
Keputusan MA yang meloloskan caleg mantan napi ke jenjang selanjutnya dalam proses Pileg 2019, tentu menjadi pertanyaan besar.
“Yang kecewa (dengan putusan MA) akan mengekspresikannya dengan pertanyaan bagaimana concern kita terhadap korupsi yang dihadapi Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi partai politik,” katanya.
Siti Zuhro juga menilai, partai politik seharusnya bisa menciptakan dan kemudian mempromosikan budaya politik yang baru tersebut kepada masyarakat.
“Katakanlah nilai-nilai politik baru, yaitu budaya politik yang mengacu pada integritas,” ujarnya.
Siti Zuhro menduga, parpol “terpaksa” mengambil caleg-caleg mantan napi karena persaingan internal dan antar-parpol begitu sengit. Apalagi, jumlah parpol juga banyak.
“Dalam suatu pemilu, nuansanya sangat kontestasi. Jumlah parpol bisa lebih dari 10,” kata dia.
Ketika sebuah parpol tidak merubah sistem perekrutan kader, menurut dia, masyarakat bisa memberikan penalti. ( IDN Times)
