Dikutip dari medom.id, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru menyatakan meski nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi Jakarta diyakini akan tetap memegang peranan penting sebagai pusat ekonomi Nusantara. Muhammad Diheim Biru menyatakan untuk itu, pembenahan Jakarta pascapemindahan ibu kota tetap perlu dilakukan.
“Alasan utama mengapa ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan adalah keamanan dari bencana alam dan dampak perubahan iklim. Saatnya jejak-jejak ekologis yang telah dipijak di daerah ini diringankan dengan membenahi fasilitas dan infrastruktur yang kelak ditinggal lembaga pemerintahan pusat di kemudian hari,” katanya dikutip dari Antara, Minggu, 1 September 2019.
Menurut Diheim Biru, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain adalah pembenahan aspek keramahan lingkungan seperti peredaman kebisingan, ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan infrastruktur jalan. Hal itu, ujar dia, perlu dilakukan menimbang bahwa Jakarta ke depan bisa saja diberikan otonomi daerah dan kemungkinan tidak berbenturan banyak kepentingan sehingga lebih leluasa pengelolaannya.
Ia menambahkan bahwa Jakarta, yang berpotensi menjadi destinasi wisata, sangat rentan terkena bencana alam seperti banjir dan gempa. Diheim juga menyoroti pengelolaan air di Jakarta saat ini banyak menyerap air tanah di bawahnya sehingga memicu kenaikan permukaan air di sekitarnya.
“Penampungan drainase air juga masih menjadi isu di beberapa tempat apabila musim hujan tiba. Ini yang menyebabkan meningkatnya ketinggian air laut di sekitar wilayah Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan banjir,” ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan biopori yang memadai dapat menjadi opsi untuk memitigasi hal tersebut sekaligus membenahi infrastruktur sistem trotoar yang lebih ramah untuk pejalan kaki.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani meminta semua kalangan pelaku ekonomi termasuk para pengusaha mendukung keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Rosan meyakini kajian pemindahan Ibu Kota telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan matang dan terukur. Meskipun demikian, dia tidak menampik bahwa proses pemindahan Ibu Kota akan membutuhkan banyak tenaga, waktu dan juga biaya.
“Saya rasa kalau ini sudah ditentukan, ya semua pihak harus siap dan mendukung keputusan dari pemerintah, baik dari segi regulator, begitu juga dari dunia usaha,” ujarnya.
Seiring dengan keputusan pemerintah itu, Rosan meminta pengusaha menyambut pemindahan Ibu Kota ini dengan mempersiapkan ekspansi bisnis ke ibu kota baru tersebut. Dia meyakini pemindahan Ibu Kota akan memberikan peluang bisnis baru di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi baik di nasional maupun di global.
“Kita perkuat hingga ke dunia usaha, seperti apa pendanaannya, jangka waktunya. Kalau saya sering bilang terukur, terstruktur. Itu yang paling penting,” katanya.
